Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pulang Pisau Mengikuti Koordinasi Rencana Anggaran 2023 Melalui Virtual
Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pulang Pisau Mengikuti Koordinasi Rencana Anggaran 2023 Melalui Virtual
Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id
Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pulang Pisau Akhmad Syahida, S.H.I. mengikuti zoom meeting mengenai Rapat Koordinasi & Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pagu Alokasi TA 2023. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam rangka menindaklanjuti Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2023. Zoom meeting juga diikuti oleh para Sekretaris Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Kementerian/Lembaga yang mendayagunakan APBN dalam operasional keuangannya, didorong untuk bisa melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Dengan pendampingan dan pengawasan dari Kementerian Keuangan, BAPPENAS, kemudian dilanjutkan dengan penetapan APBN tahun berikutnya bersama DPR RI, agar kemudian dapat dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan. Tidak lupa pada tahap berikutnya untuk dilaksanakan pencatatan dan pelaporan anggaran yang telah dilaksanakan kepada Kementerian Keuangan. Serta apabila diperlukan, akan dilaksanakan pula proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban dengan pengawasan dari BPK RI.
APBN TA 2023 disusun dengan optimisme untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun tetap mewaspadai perkembangan situasi/kondisi ekonomi dan geo-politik global. “Menteri/Pimpinan Lembaga agar merencanakan anggaran belanja secara efisien, efektif dan produktif berdasarkan prioritas kegiatan yang disusun secara cermat”, demikian pesan dari Kementerian Keuangan kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien ini diimplementasikan dengan penerapan value for money dalam belanja.
Aspek belanja anggaran APBN tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pada belanja pegawai diusahakan agar mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara. Kemudian melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Pada belanja barang disarankan untuk mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan IT. Lalu mengalokasikan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien. Kemudian mendukung efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat (lebih fokus dan sinergi dengan pendanaan lainnya dan/atau program bantuan pemerintah lainnya).
“C.A.T (Cepat, Aktual dan Terpercaya), NV/Timred”