logo pta6

Profil Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

Written by Super User on . Posted in Profil Pengadilan

Written by Super User on . Hits: 5300Posted in Profil Pengadilan

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  • Sejarah Institusi
  • Visi & Misi
  • Tupoksi
  • Struktur
  • Peta dan Yurisdiksi
  • Alamat Pengadilan
  • Jam Kerja

gedung pta 072020

SEJARAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Perjalanan kehidupan Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtar Zarkasyi : 21).

Agama Islam masuk Indonesia melalui jaIan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melaIui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut.

Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masaIah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta 'zir (kententuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).

Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.

Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al- syar'i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKlM,- yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pemah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam,maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2).

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "excecutoire verklaring" (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali : 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang Pengadilan Agama yang disebut dengan "preisterraacf' tetap daIam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya (Achmad Rustandi: 2), dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompentensi pengadilan agama di Jawa dan Madura daIam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masaIah wakaf dan waris diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indo¬nesia (Daniel S Lev: 35-36).

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor lJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadahlbadan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3).

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dati peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi : 33 - 37).

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indone¬sia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  • Pertama, Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";
  • Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Us aha Negara;
  • Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
  • Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.
  • Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang¬undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagaimana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti Kabjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pemah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH.Musta'in Penghulu T1;1ban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni lAIN dan Perguruan Tinggi Agama.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, enam Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Kalimantan Terngah berada di bawah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banjarmasin yang juga mewilayahi Samarinda, Pontianak, Palangka Raya dan Kotabaru. Kemudian pada tahun 1982 Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang semula di Banjarmasin di pindah ke Samarinda (Kalimantan Timur) yang sebutannya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan wilayah hukum Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Pada tahun 1986 dibentuklah Cabang Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986 dengan wilayah hukum meliputi Propinsi Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987.

Kemudian pada tanggal 14 Nopember 1987 diadakan peresmian Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan serah terima wilayah hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya oleh H. Purwoto Ganda Subrata, S.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.) yang dihadiri oleh Gubernur Palangka Raya (H. Gatot Amrih, S.H.), Dirjenbinbaga Islam (Prof. H. Zaelani Dahlan, M.A.), Dirjenbapera Islam (H. Muchtar Zarkasyi, S.H.) dan unsur Muspida Palangka Raya.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya semakin luas dan diakui penuh sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam wilayah hukum Propinsi Palangka Raya, sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga kewenangan Peradilan Agama semakin bertambah.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, wilayah Palangka Raya terbentuk 7 Pengadilan Agama baru yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, dan pada tanggal 26 Oktober 2018, seluruh personel pegawai Pengadilan Agama baru tersebut dilantik dan diambil sumpah di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan   Tengah. Dengan pelantikan tersebut, maka mulai bulan November Tahun 2018 telah beroperasi. Adapun ke 7 (tujuh) Pengadilan Agama tersebut sebagai berikut:

  1. Pengadilan Agama Nanga Bulik
  2. Pengadilan Agama Sukamara
  3. Pengadilan Agama Kuala Pembuang
  4. Pengadilan Agama Kasongan
  5. Pengadilan Agama Tamiyang Layang
  6. Pengadilan Agama Pulang Pisau
  7. Pengadilan Agama Kuala Kurun

Dengan bertambahnya Pengadilan Agama baru tersebut, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya bertambah menjadi 13 Pengadilan Agama yang terdiri dari :

  1. Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I B
  2. Pengadilan Agama Pangkalan Bun I B
  3. Pengadilan Agama Sampit Kelas II
  4. Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II
  5. Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II
  6. Pengadilan Agama Buntok Kelas II
  7. Pengadilan Agama Nanga Bulik Kelas II
  8. Pengadilan Agama Sukamara Kelas II
  9. Pengadilan Agama Kuala Pembuang Kelas II
  10. Pengadilan Agama Kasongan Kelas II
  11. Pengadilan Agama Tamiyang Layang Kelas II
  12. Pengadilan Agama Pulang Pisau Kelas II
  13. Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II

Dari beberapa dikade tersebut sudah beberapa kali pergantian tampuk kepemimpinan sebagai Ketua yang telah berperan dalam meningkatkan kemajuan Pengadilan Tinggi Agama Tengah yaitu :

  1. Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH,. MH (3 Desember 2013 s.d. 18 Mei 2015).
  2. H. Helmy Bakri, SH., MH ( 16 Mei 2015 s.d. 30 September 2016).
  3. Drs. H. Sarif Usman, SH., MH (3 Oktober 2016 s.d. 24 Januari 2019).
  4. Drs. H. Shofrowi, SH., MH. (25 Januari s.d. 17 April 2020)
  5. Dr. H. H. Samparaja, SH., MH (17 April s.d. Sekarang)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung menjadikan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya selama Tahun 2018 telah melakukan beberapa upaya yakni Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pencangan Zona Integritas dengan pencapaian 6 sasasan stragegis dalam indikator kinerja utama. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diupayakan mencapai Sasaran Prioritas berupa 5 Quick Wins yakni Transparansi Putusan, Manajemen IT, Implementasi Kode Etik, Pengelolaan PNBP dan Manajemen SDM. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan pada 8 Area Perubahan, yakni Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Demikanlah sejarah singkat tentang berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sampai sekarang.

                                                                  Palangka Raya,   Mei 2020

Read More

Tugas Pokok & Fungsi

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

  1. Perkawinan;
  2. Waris;
  3. Wasiat;
  4. Hibah;
  5. Wakaf;
  6. Zakat;
  7. Infaq;
  8. Shadaqah; dan
  9. Ekonomi Syari’ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam

Di samping itu, Pengadilan TInggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
  2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
  3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
  5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
  6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Penagdilan Agama.
  7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.
Read More

Peta dan Wilayah Yuridiksi

peta yurisdiksi pta

 

​Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan Provinsi ke-17 dari 33 Provinsi di Indonesia, dibentuk berdasarkan UU Darurat No.10 tahun 1957, Lembaran Negara No.53 tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957. Peletakan batu pertama pada tugu peringatan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957, menandai diresmikannya nama “PALANGKA RAYA” sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengandung arti tempat yang suci, mulia dan besar. Untuk mengenang terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan tanggal 23 Mei sebagai hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun motto kota Palangka Raya adalah Kota CANTIK (Terencana, Aman, Tertib dan Keterbukaan).

NO PTA/PA KELAS ALAMAT LENGKAP KODE POS KODE SLJJ TELP FAX WEBSITE / E-MAIL KOORDINAT
1. PTA. Palangka Raya  -

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Telp (0536) 3222837 Fax (0536) 3231746

Palangkaraya - Kalimantan Tengah

73112 0536 3222837 3231746

www.pta-palangkaraya.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-2.181553, 113.887534
2. PA. Palangka Raya I. A Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya 73112 0536 3221289 3221289

www.pa-palangkaraya.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-2.205498, 113.916645
3. PA. Pangkalan Bun I. B Jl. Pasir Panjang Kumpai Batu Atas KM. 5,5 Pangkalan Bun 74151 0532 2031118 2031118

www.pa-pangkalanbun.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-2.744595, 111.626618
4. PA. Sampit II Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 No. 7 Sampit 74322 0531 21353 21353

www.pa-sampit.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-2.536537, 112.911318
5. PA. Muara Teweh II Jl. Yetro Sinseng No. 25 Muara Teweh 73812 0519 21240 24605

www.pa-muarateweh.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-0.961854,114.895926
6. PA. Kuala Kapuas II Jl. Pemuda Km. 5,5 No. 58 Kuala Kapuas 73515 0513 21164 21164

www.pa-kualakapuas.net

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.962314, 114.419062
7. PA. Buntok II Jl. Buntok-Ampah KM. 12 No. 62 Buntok 73711 0525 22330 22330

www.pa-buntok.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-1.687628,114.908848
8 PA. Nanga Bulik II Jl. Bukit Hibul Timur Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162 0532 6613013 6613013

www.pa-nangabulik.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-2.184413, 111.434172

9 PA. Sukamara II Jl. Tjilik Riwut KM.12 Sukamara 74172 - 628115212108 belum ada

www.pa-sukamara.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-2.758911, 111.203320
10 PA. Kuala Pembuang II Jl. Adhiyaksa No. 09 Kuala Pembuang Kec Seruyan Hilir, kabupaten Suruyan 74212 0538 2025298 202298

www.pa-kualapembuang.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-3.395092,112.5351999,17
11 PA. Kasongan II Jl. Katunen. RT 06, Kel Kasongan Baru, Kec Katingan Hilir, Kabupaten Katingan 74413 0536 4214507 4214507

www.pa-kasongan.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-1.919515,113.378717
12 PA. Tamiyang Layang II Jl. Ahmad Yani KM 4 (Komplek Kementerian Agama Tamiang Layang) Kelurahan Tamiang, Kabupaten Barito Timur 73611 0526 2731212 2731212

www.pa-tamianglayang.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-2.087754, 115.143259
13 PA. Pulang Pisau II Jl. Tingang menteng No. 39 Kel. Pulang Pisau,
Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau
73564 0513 2027524 2027524

www.pa-pulangpisau.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-2.746159, 114.259210
14 PA. Kuala Kurun II Jl. Sangkurun rt.07 rw 05 Kel. Kuala kurun, Kec. Kurun,
Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng
74511 0537 3033749 3033749

www.pa-kualakurun.go.id

pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

belum ada

 sumber data Yurisdiksi PTA Kalimantan Tengah Tahun 2019

Wilayah administrasi pemerintah Kalimantan Tengah meliputi 13 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu :

  1. Kabupaten Kotawaringin Barat , dengan ibukota Pangkalan Bun.
  2. Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibukota Sampit.
  3. Kabupaten Barito Utara, dengan ibukota Muara Teweh.
  4. Kabupaten Barito Selatan, dengan ibukota Buntok.
  5. Kabupaten Kapuas, dengan ibukota Kuala Kapuas.
  6. Kabupaten Pulang Pisau, dengan ibukota Pulang Pisau.
  7. Kabupaten Gunung Mas, dengan ibukota Kuala Kurun.
  8. Kabupaten Murung Raya, dengan ibukota Puruk Cahu.
  9. Kabupaten Barito Timur, dengan ibukota Tamiang Layang.
  10. Kabupaten Katingan, dengan ibukota Kasongan.
  11. Kabupaten Seruyan, dengan ibukota Kuala Pembuang.
  12. Kabupaten Lamandau, dengan ibukota Nanga Bulik.
  13. Kabupaten Sukamara, dengan ibukota Sukamara.
  14. Kota Palangka Raya, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah  terdiri dari 13 (tiga belas) Pengadilan Agama yang telah beroperasi antara lain :

  1. Pengadilan Agama Palangka Raya dengan wilayah hukum Kota Palangka Raya.
  2. Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan wilayah hukum Kabupaten Kapuas.
  3. Pengadilan Agama Sampit dengan wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur.
  4. Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan wilayah hukum Kotawaringi Barat.
  5. Pengadilan Agama Buntok  dengan wilayah hukum Barito Selatan.
  6. Pengadilan Agama Muara Teweh dengan wilayah hukum Barito Utara.
  7. Pengadilan Agama Sukamara dengan wilayah hukum Kabupaten Sukamara
  8. Pengadilan Agama Nangabulik dengan wilayah hukum Kabupaten Lamandau
  9. Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan wilayah hukum Kabupaten Seruyan
  10. Pengadilan Agama Kasongan dengan wilayah hukum Kabupaten Katingan
  11. Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan wilayah hukum Kabupaten Pulang Pisau
  12. Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas
  13. Pengadilan Agama Tamiyang Layang dengan wilayah hukum Kabupaten Barito Timur

Kependudukan
Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.212.089 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 740.256 jiwa (33,46 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 1.471.833 jiwa (66,54 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 2,03 persen di Kabupaten Sukamara hingga yang tertinggi sebesar 16,92 persen di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Geografi dan Topografi
Kalimantan Tengah terletak di daerah katulistiwa yaitu pada 0"45” Lintang Utara – 3"30” Lintang Selatan dan 111" Bujur Timur. Luas wilayah Kalimantan Tengah 153.564 km2 terdiri dari hutan dan pertanahan lainnya 134.937,25 km2, sawah/ladang 10.744,79 km2, perkebunan 6.637,62 km2,dan pemukiman & bangunan lainnya 1.244,24 km2. (BPS, 2001)

Batas-batas wilayah Kalimantan Tengah yakni :

  1. ​Utara : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur;
  2. Selatan : daerah pantai dan rawa dengan ketinggian 0-50 m diatas permukaan laut.
  3. Bagian Tengah : dataran perbukitan dengan ketinggian 50-150 m diatas permukaan laut.
  4. Bagian Utara : daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 150 m diatas permukaan laut.

Adanya perbedaan tinggi tersebut menyebabkan terdapatnya beberapa sungai yang melalui Kalteng dan bermuara ke Laut Jawa, yaitu :

  1. - Sungai Kapuas sepanjang 600 km - Sungai Barito sepanjang 900 km
  2. - Sungai Kahayan sepanjang 600 km
  3. - Sungai Katingan sepanjang 650 km
  4. - Sungai Mentaya sepanjang 400 km
  5. - Sungai Seruyan serpanjang 350 km

Iklim daerah Kalimantan Tengah termasuk iklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu udara rata-rata 34 C dengan temperature maksimum 36 C. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober s.d Maret.​

Read More

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

GEDUNG ZONA INTEGRITAS PTA

 

Jl. Cilik Riwut Km. 4.5 Palangka Raya  

Kelurahan Bukit Tunggal

Kecamatan Jekan Raya

Provinsi Kalimantan Tengah  

Kode Pos 73112

Alamat Surat Elektonik :

1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alamat website :

www.pta-palangkaraya.go.id 

 

This option will not work correctly. Unfortunately, your browser does not support inline frames.

Read More

JAM KERJA KANTOR

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

HARI JAM KERJA PAGI JAM ISTIRAHAT JAM KERJA SIANG
Senin s/d Kamis 07.30 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00- 16.00
Jumat 07.00 - 12.00 11.30 - 13.00 13.00 - 16.00


JAM ABSENSI KANTOR

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

HARI JAM ABSEN MASUK JAM ABSEN PULANG
Senin s/d Kamis 07.30 - 07.31 16.00 - 20.00
Jumat 07.00 - 07.01 16.00 - 20.00

Dasar Hukum :

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008

- PP 52 Tahun 2010

-Jam Istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at

-Khusus Bulan Ramadhan, Jam Kerja menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku (berakhir 90 menit lebih cepat)

Read More

Hubungi Kami

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

Jl. Cilik Riwut Km. 4.5 (73112) Palangka Raya 73112 Telp (0536) 3222837 Fax (0536) 3231746

Tautan ke Situs Sosial Media