PA Kuala Pembuang Ikuti Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial Pimpinan Mahkamah Agung RI
PA Kuala Pembuang Ikuti Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial
Pimpinan Mahkamah Agung RI
Foto: Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris PA Kuala Pembuang saat mengikuti pembinaan
secara virtual oleh Pimpinan MA RI di Ruang Media Center (23/06/2022)
Kuala Pembuang│pa-kualapembuang.go.id
Seruyan– Kamis, 23 Juni 2022. Bertempat di Ruang Media Center, Pimpinan, Hakim, Panitera, dan Sekretaris PA Kuala Pembuang kembali mengikuti acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI yang kedua tahun 2022 secara hibrid. Acara pembinaan tersebut dilaksanakan di hotel JW Marriot Medan, Sumatera Utara, berlangsung dari pukul 14.00 WIB berlanjut sampai dengan pukul 23.00 WIB dan diikuti secara daring oleh para Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia.
Acara pembinaan kedua di tahun 2022 tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, Hakim Yustisial serta Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.
Acara pembinaan tersebut diselenggarakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam rangka untuk memberikan pembinaan teknis dan administrasi yudisial kepada para Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Mengawali sambutannya, beliau menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan perlindungan, tidak akan pernah memberikan pembelaan kepada aparat peradilan yang nakal, yang bermasalah. Beliau juga menyampaikan bahwa menjaga nama baik pribadi maupun instansi, bukan hanya menjadi tanggung jawab perorangan, namun pimpinan pengadilan juga memiliki kewajiban mengingatkan dan menegur aparatur yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pedoman perilaku hakim, sehingga bisa mencoreng nama baik pribadi dan lembaga. Beliau juga mengingatkan bahwa jabatan yang disandang baik sebagai hakim atau aparatur peradilan yang lain akan melekat dimanapun berada dan akan berdampak langsung pada nama baik lembaga. Mengakhiri materi pembinaannya beliau berpesan, “Seluruh aparatur peradilan harus menumbuhkan semangat kebersamaan dan sikap kepedulian antar sesama dalam saling menjaga dan saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan citra positif lembaga peradilan”.
Acara pembinaan dilanjutkan dengan penyampaian rangkaian pembinaan yang secara berurutan disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, oleh Para Ketua Kamar Mahkamah Agung diawali dari Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, dan terakhir oleh Ketua Kamar Pengawasan.
Acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial tersebut berlanjut dengan sesi pembinaan oleh Eselon Satu Mahkamah Agung RI. Hadir dalam acara tersebut Panitera Mahkamah Agung RI , Dr. Ridwan Mansyur. S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H,. M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Hj. Lulik Tri cahyaningrum, S.H., M.H., Kepala Badan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdil), Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H.
Seluruh Pejabat Eselon satu tersebut secara bergantian memberikan pembinaan kepada para peserta, diantaranya yaitu beberapa Persoalan teknis dan administrasi yudisial, pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan, Peranan tenaga teknis dalam mewujudkan peradilan modern, Program Prioritas, kebijakan strategis serta optimalisasi pengaduan.
Pimpinan Mahkamah Agung mengharapkan dengan adanya pembinaan tersebut, kinerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia akan menjadi semakin baik dan meningkat untuk mewujudkan pelayanan prima serta memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. (Redaksi/EAN)