KETUA PA KUALA PEMBUANG MENGIKUTI WEBINAR INTERNASIONAL TENTANG HUKUM KELUARGA
KETUA PA KUALA PEMBUANG MENGIKUTI WEBINAR INTERNASIONAL TENTANG HUKUM KELUARGA
Foto Kegiatan Webinar yang diikuti KPA. Kuala Pembuang
Kuala Pembuang. Jum’at, 2 Oktober 2020, Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Roni Fahmi, S.Ag., M.A. mengikuti Webinar Internasional tentang Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara yang diadakan oleh Badan Peradilan Agama. Kegiatan ini dilakukan secara on-line diikuti oleh Pimpinan dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
Webinar dibuka oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., sekaligus memberikan opening speech. Dalam kesempatan ini, Aco Nur berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh para Hakim untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum terutama menyangkut pemenuhan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian dengan perbandingan penerapan di beberapa negara.
Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan pengantar oleh Leisha Lister, Senior Advisor Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). Bertindak selaku pembicara dalam acara ini adalah Brett Walker-Robert, Child Support Agency, Australia dengan mengangkat tema “Pemberian Tunjangan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Australia dan Dr. H. Mohamad Naim bin Mokhtar, Ketua Hakim Syar’ie/Ketua Pengarah Jabatan Kehakinman Syariah Malaysia dengan topik pembahasan “Memastikan Pelaksanaan Nafkah bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Malaysia”. Sementara sebagai penanggap adalah Margaret Cleary dari Justice of Family Court of Australia dan Dra. H. Lelita Dewi, S.H., M. Hum dari Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Foto Ketua PA. Kuala Pembuang saat mengikuti kegiatan
Setelah selesai kegiatan, ketika ditanya tim redaksi, Roni Fahmi menyampaikan apresiasi kepada Badan Peradilan Agama yang menyelenggarakan kegiatan webinar ini, “Kegiatan ini sangat bermanfaat, banyak ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dalam kajian ini, kita dapat melihat komparasi implementasi pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian di beberapa negara sebagai pengayaan wawasan, mempertajam analisis dan penerapan hukum dalam lingkungan Pengadilan Agama”. (Redaksi/IT)
https://web.whatsapp.com/e8e43efe-7023-4adf-9c61-97d55b94c420" src="https://docs.google.com/drawings/u/3/d/sqnPDLTAUUiloxBgF3jMCAA/image?w=33&h=33&rev=1&ac=1&parent=1Yq60VgLGu5TNQueKm2U_9Zk5zf2qgfJJ7MnhyTfqV9U" width="33" height="33" style="border-width: initial; border-style: none;">