Admin Unit Pengelola LHKPN PA Kuala Kurun Validasi Wajib Lapor LHKPN Tahun 2021
Admin Unit Pengelola LHKPN PA Kuala Kurun Validasi Wajib Lapor LHKPN Tahun 2021
Kuala Kurun│pa-kualakurun.go.id
Sudah menjadi ketentuan dan kewajibannya bahwasanya seluruh Penyelenggara Negara untuk dapat melaporkan Laporan Harta Kekeyaaan Penyelenggara Negara atau yang lebih dikenal dengan singkatan LHKPN. Hal tersebut juga telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran pejabat negara di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dengan melaporkan kewajiban LHKPN nya. Dimana Kewajiban menyerahkan LHKPN merupakan amanat yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang berwenang dalam isu terkait mewajibkan seluruh pejabat tinggi negara untuk menyerahkan LHKPN dengan sebenar-benarnya. Dimana untuk pejabat negara yang termasuk ke dalam wajib lapor LHKPN Tahun 2021 sudah dapat melaporkan LHKPN nya mulai awal bulan Januari 2022 hingga akhir bulan Maret 2022. Namun sebelum dapat melaporkan LHKPN nya admin unit pengelola satuan kerja dapat melakukan terlebih dahulu validasi wajib lapor tahun 2021 hingga tanggal 31 Desember 2021.
Ulinnuha selaku admin unit pengelola LHKPN Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II menyebutkan bahwasanya terdapat 7 orang aparataur pegawai yang wajib melaporakan LHKPN pada periode tahun ini. Adapun aparatur pegawai yang wajib melaporkan LHKPN terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dua orang Hakim, Sekretaris, Panitera serta Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II.
Adapun mekanisme yang dilakukan Hakim baru Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu dengan cara menggunakan ataupun mengakses aplikasi yang berbasis web (web based) dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id. Setiap data Penyelenggara Negara nantinya secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK. Nantinya bagi seluruh Penyelenggra Negara yang berada di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang telah melaporkan LHPKNnya akan mendapatkan tanda terima. Setelah itu tanda terima tersebut akan diinput pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung.
“Bravo PA Kuala Kurun!” (UN-TI)