PA Kuala Kurun Mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Pakaian Dinas ASN & Mekanisme Pelaksanaan Survei ZI menuju WBK/WBBM
PA Kuala Kurun Mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Pakaian Dinas ASN & Mekanisme Pelaksanaan Survei ZI menuju WBK/WBBM
Kuala Kurun│pa-kualakurun.go.id
Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II, Pengawai PA Kuala Kurun mengikuti Zoom Meeting Kegiatan Sosialisasi Pakaian Dinas bagi ASN dan Mekanisme Pelaksanaan Survei ZI Menuju WBK/WBBM oleh Mahkamah Agung RI pada Kamis, 15 Juli 2021. Kegitan tersebut sesuai dengan Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan & Organisasi MA-RI Nomor : 155/Bua.1/OT.01.1/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Undangan Kegiatan Sosialisasi Pakaian Dinas ASN & Mekanisme Pelaksanaan Survei ZI menuju WBK/WBBM. Acara diikuti oleh Panitera & Sekretaris serta jajaran pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan. Dibagi menjadi 2 (dua) sesi, sesi pertama untuk Wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali dari pukul 09.00-11.00 WIB, dan sesi kedua Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Ambon, Papua dari pukul 13.00-15.00 WIB. Untuk Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II sendiri mengikuti kegiatan pada sesi kedua yaitu pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh H. Ismail Pahmi, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II, Salasiah, A.Md. selaku Kasub Bag PTIP serta Ulinnuha, S.Sy. selaku Plt. Kasub bag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
Adapun jalannya kegiatan dibuka dengan pembacaan basmalah kemudian dibuka oleh Kepala Biro Perencana dan Organisasi Mahkamah Agung RI dilanjutkan paparan mengenai sosialisasi pedoman pelaksanaan pakaian dinas bagi ASN yang akan digunakan dalam bekerja dengan mempedomani pelaksanaan pakaian dinas bagi ASN yang akan digunakan dalam bekerja sesuai dengan SK SEKMA No. 588/SEK/SK/VI/2021.Selain itu dalam momentum tersebut juga dipaparkan materi mengenai mekanisme atau hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan survei ZI menuju WBK/WBBM serta himbauan untuk setiap satuan kerja yang diusulkan untuk melengkapi dokumen-dokumen survei Zona Integritas yang harus dipersiapkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas, Bersih, dan Melayani (WBBM) di Wilayah Mahkamah Agung RI. Tak hanya itu Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI juga menyampaikan terkait mekanisme survei online dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dimana dengan ketentuan untuk setiap satuan kerja agar mendata target responden maksimal sebanyak 100 orang responden. Agenda terakhir yaitu sesi diskusi dan tanya jawab oleh seluruh peserta yang hadir mengenai pakaian aturan pakaian dinas dan persiapan WBK dan WBBM.
“Bravo PA Kuala Kurun!” (UN - TI)”