PA Kuala Kurun Ikuti Live Streaming Pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung Repbulik Indonesia
PA Kuala Kurun Ikuti Live Streaming Pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung Repbulik Indonesia
Kuala Kurun│pa-kualakurun.go.id
Kuala Kurun – Selasa (22/12/2020) diadakan acara pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung yang dapat diikuti secara online oleh seluruh pengadilan di wilayah Indonesia. Pengadilan Agama Kuala Kurun yang diikuti oleh Ketua, Hakim, Sekretaris, Panitera pun tidak ketinggalan mengikuti acara tersebut. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, kemudian pembacaan SK Presiden RI oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Supatmi, S.H., M.M., pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Mahkamah Agung, penandatanganan berita acara sumpah jabatan, pembacaan pakta integritas dan kata pelatikan.
Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan: “Jabatan Sekretaris adalah supporting unit Mahkamah Agung yang menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Kesekretariatan Mahkamah Agung memikul tanggung jawab mendukung Ketua Mahkamah Agung dan segenap pimpinan, ”tutur Muhammad Syarifuddin.
“Pada tahun 2021 ini, sambungnya, Mahkamah Agung memperoleh alokasi pagu anggaran dari negara Rp11.238.947.386.000. Ia berharap angka yang cukup besar ini dikelola dengan sebaik-baiknya dan sebersih mungkin, transparan serta akuntabel oleh jajaran kesekretariatan di Mahkamah Agung dan jajaran kesekretariatan peradilan di bawahnya. Ia mengingatkan agar tidak ada satu pihakpun yang bermain-main dengan anggaran. Serap anggaran dengan maksimal sehingga prestasi penyerapan anggaran di tahun depan lebih meningkat. Prototype bangunan gedung pengadilan dengan menggunakan 4 (empat) pilar melambangkan 4 (empat) matra pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, bukan melambangkan Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris, ”ungkap Muhammad Syarifuddin.
“Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan pengawasan dalam pembayaran APBN minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Pimpinan pengadilan juga wajib melakukan pengawasan terhadap titipan pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Saya selaku Ketua MA RI memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada satker yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM dari Menpan RB dan dihimbau agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, ”kata Muhammad Syarifuddin.
“Bravo PA Kuala Kurun!” (NV - TI)