DPRD Palangka Raya Gelar Paripurna Ke-7: Seluruh Fraksi Apresiasi Raihan WTP Ke-10, Namun Beri Beberapa Catatan Penting Lainnya.

PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Rapat ini mengagendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Palangka Raya terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PA Palangka Raya Hj. Andriani yang diwakili Sekretaris Misran bersama Forkopimda lainnya, Polresta Palangka Raya, Kodim 1016 Palangka Raya dan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak.

Kedua regulasi yang dibahas meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025, serta Raperda tentang Kepramukaan.

Dalam pemandangan umumnya, seluruh fraksi di DPRD Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya atas pelaksanaan anggaran tahun 2025. Terlebih, Pemkot sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Meski demikian, legislatif menegaskan bahwa prestasi tersebut bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan sebuah standar minimal yang harus terus ditingkatkan.

“WTP bukanlah sebuah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan APBD. Pemerintah daerah jangan hanya berfokus pada tingginya angka serapan belanja, melainkan harus dibarengi dengan komitmen kuat, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar juru bicara salah satu fraksi saat membacakan pemandangan umum.

Selain memberikan apresiasi, sejumlah fraksi DPRD Kota Palangka Raya juga menyuarakan sederet catatan yang memerlukan perhatian serius dan kerja keras dari Pemkot Palangka Raya, di antaranya:

• Optimalisasi Pendapatan Daerah: Pemkot dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan APBD melalui penggalian potensi lokal, namun dengan tidak membebani masyarakat.
• Sektor Pendidikan: Masih ditemukannya kekurangan tenaga pendidik (guru) di sejumlah sekolah dan perlu segera dicarikan solusinya demi pemerataan kualitas pendidikan.
• Jaminan Kesehatan: Diharapkan masyarakat Kota Cantik dapat terlayani dengan baik melalui BPJS Kesehatan.
• Pemerataan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun fasilitas umum, agar dilaksanakan secara merata sehingga asas manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pinggiran kota.

Terkait Raperda tentang Kepramukaan, fraksi-fraksi DPRD juga memberikan respons positif dan berharap regulasi ini nantinya dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk membentuk karakter generasi muda di Palangka Raya yang berjiwa dasadharma dan siap membangun daerah.

Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi eksekutif untuk segera menindaklanjuti catatan dan masukan dari pihak legislatif demi kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya ke depan.

Follow juga akun Media Sosial PA Palangka Raya
Instagram : pa_palangka_raya
facebook : pengadilan agama palangka raya
youtube : PA Palangkaraya

#humasmahkamahagung #ditjenbadilag #pengadilanagama #pa_palangkaraya #pta_palangkaraya