Harap Tunggu...

» Pedoman Organisasi dan Administrasi
Pedoman Organisasi dan Administrasi
PEDOMAN ORGANISASI
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Lampiran
Surat Edaran Mahkamah Agung No 1,2,dan 3 tahun 2020 tentang Pandemi Covid-19 Lampiran
PERMA_1_2017 tentang perubahan PERMA 7 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan MARI Lampiran
PERMA 7 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan MARI Lampiran
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lampiran
Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran
Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lampiran
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran

  

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Lampiran
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Pengajuan Kelas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Lampiran
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kreteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Lampiran
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah Lampiran
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212/SEK/SK.KP5.3/II/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Lampiran
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Lampiran
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lampiran
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Lampiran
Peraturan-BKN-Nomor-2-Tahun-2018-Pedoman-Pemberian-Pertek-Pensiun-PNS-Dan-Janda-Duda Lampiran
KMA 192 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Lampiran
KMA 193 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama Lampiran
surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama Lampiran
PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS Lampiran
UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA Lampiran
PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun Lampiran
SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 – BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lampiran
PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun Lampiran
SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas Lampiran
Perpres no 19_2013 tentang Pemberhentian PNS Lampiran
PERSEKMA_03_2013 ttg Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MARI Lampiran
PERPRES_17_2013 ttg Tunjangan Fungsional Analisis Jabatan Lampiran
PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Lampiran
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan No. 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran
Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Kepemilikan dan Belanja Negara Tahun 2025. Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
PMK No.210/PMK.052022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
PMK No.232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Instansi Lampiran
PMK No.183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga Lampiran
PMK 32 – 2018 – ttg standar biaya keluaran TA 2019 Lampiran
PMK 37 – 2018 – ttg standar biaya keluaran TA 2018 Lampiran
PMK 169 – 2014 – ttg standar biaya keluaran TA 2015 Lampiran
PMK 136 – 2014 – Juksunlah rencana kerja dan anggaran KL Lampiran
PMK 87 2014 tentang pedoman umum pemeriksaan negara bukan pajak Lampiran
PMK 51-2014 pedoman standar biaya, std struktur biaya, dan indeksasi dlm penyusunan renja n anggaran KL Lampiran
PERSEKMA_02_2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MARI Lampiran
Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. Lampiran
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Lampiran
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. Lampiran
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja
Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Lampiran
Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lampiran
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:  1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Lampiran

Berita Populer: