062. WAJIB LAPOR!, Pegawai PA Muara Teweh 100% Sudah Lapor LHKPN dan LHKASN

WAJIB LAPOR!, Pegawai PA Muara Teweh 100% Sudah Lapor LHKPN dan LHKASN  

 Muara Teweh | Pa-muarateweh.go.id

Di awal tahun 2022 seluruh Pegawai Pengadilan Agama Muara Teweh telah menyelesaikan pelaporan LHKPN dan LHKASN 100%. Menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk melaporkan Harta Kekayaannya. Di lansir dari laman KPK, laporan hasil kekayaan bertujuan untuk memastikan integritas, menimbulkan rasa takut untuk berbuat korupsi, dan menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Pelaporan kekayaan menjadi penting karena dapat melacak dari mana kekayaan tersebut berasal. LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) wajib diisi untuk menjaga integritas.

Terdapat sepuluh manfaat LHKPN dan LHKASN, yaitu :

1. Sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Untuk penguatan dan pengujian integritas sehingga ASN takut melakukan tindak korupsi;
3. Untuk mencegah tindak korupsi dengan adanya transparasi;
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan weweng;
5. Untuk mendeteksi konflik kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi;
6. Sebagai penyedia sarana dan perangkat kontrol;
7. Sebagai komponen penilaian reformasi Birokrasi (RB);
8. Sebagai bentuk karapihan administrasi dokumen di suatu instasi pemerintah;
9. Sebagai syarat pengajuan penilaian ZI-WBK/WBBM;
10. LHKPN dan LHKASN dapat menentukan citra institusi.

PNS pejabat fungsional yang tidak melaporkan kekaya an dapat di jatuhi hukuman sedang yang berupa pemotongan 25% selama enam hingga dua belas bulan, sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan mendapatkan hukuman berat yaitu penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama setahun, pembebasan dari jabatannya hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah berkata”Ada pepatah kalau bersih kenapa risi. Jika tidak mau melapor harta kekayaannya lebih baik bapak ibu berhenti menjadi pejabat Publik,”.(EPS)