PNS (Pegawai Negeri Sipil) Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Tahun 2020
PNS (Pegawai Negeri Sipil) Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Tahun 2020
Kuala Kurun│pa-kualakurun.go.id
Kuala Kurun – Sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, seorang PNS harus menjadi teladan yang baik bagi mayarakat sehingga PNS harus bisa menjaga perilaku, tindakan dan ketaatan pada aturan yang berlaku. PNS hendaknya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya yang harmonis, rukun dan bahagia.
Namun demikian, ada kalanya suatu kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai yang diharapkan seperti tujuan awal pernikahan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan seseorang memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Bagi seorang PNS, yang akan melakukan perceraian wajib memenuhi prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum atau agamanya masing-masing dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tujuan yang bahagia dan kekal, diharapkan setiap pasangan dapat menjaga perkawinannya sebaik mungkin agar terhindar dari perceraian. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perkawinan dan perceraian juga memiliki aturan, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 jo SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
Tim Redaksi PA Kuala Kurun menyambangi di ruang kerja Panitera Muda Hukum, Ma’mun, S.H. mengatakan: “Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II kasus perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil) sepanjang tahun 2020 yaitu ada 3 perkara gugatan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat karena itu salah satu syarat untuk mengajukan perceraian bagi yang pekerjaannya PNS. Semoga di tahun selanjutnya tidak ada lagi masyarakat khususnya PNS yang melakukan perceraian, ”ujar Ma’mun.
“Bravo PA Kuala Kurun!” (NV - TI)