SAMPIT – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel, Pengadilan Agama Kasongan turut serta dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPPN Sampit pada Selasa (05/05) bertempat di Aula KPPN Sampit.

Hadir mewakili PA Kasongan dalam kegiatan tersebut adalah Nurfauziah, A.Md.A.B. selaku Bendahara Pengeluaran, didampingi oleh Anisa Nur Khoiriyyah, S.T. selaku Operator SAKTI. Partisipasi ini merupakan langkah nyata PA Kasongan dalam menyelaraskan sistem belanja kantor dengan kebijakan digitalisasi nasional.

FGD ini menghadirkan narasumber dari Bank BRI dan Bank Mandiri Cabang Sampit yang membedah teknis percepatan pembayaran APBN melalui kanal digital. Bagi PA Kasongan, penerapan CMS dan KKP bukan sekadar mengikuti tren, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif dan efisien guna mempercepat proses transaksi tanpa hambatan birokrasi manual yang panjang, serta transparan guna meminimalisir penggunaan uang tunai (cashless) sehingga setiap transaksi tercatat secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun kegiatan ini bersifat administratif internal, dampaknya sangat krusial bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Katingan. Dengan pengelolaan keuangan yang bersih dan bebas dari risiko penyimpangan, PA Kasongan dapat lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya untuk peningkatan kualitas pelayanan persidangan dan sarana publik.

“Keikutsertaan kami dalam FGD ini adalah bagian dari komitmen PA Kasongan untuk terus bertransformasi ke arah digital. Dengan sistem cashless, pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih akurat, yang pada akhirnya mendukung integritas lembaga dalam melayani masyarakat,” ujar tim delegasi PA Kasongan di sela kegiatan.

Sejalan dengan komitmen KPPN Sampit dalam memberikan layanan BUNGAS (Bersih, Universal, Normatif, Gigih, Akuntabel, dan Solutif), PA Kasongan juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi motto SIAP (Sinergi, Integritas, Akuntabel, Profesional) dan terus memperkokoh pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui implementasi CMS dan KKP, diharapkan tata kelola APBN di lingkungan peradilan semakin profesional dan terpercaya. (VT/Timred)