SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI DAN DEPUTI BIDANG RB, AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN SAMBANGI DAN EVALUASI IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS PTA KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS Mahkamah Agung RI DAN DEPUTI BIDANG RB, AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN SAMBANGI DAN EVALUASI  IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS PTA KALIMANTAN TENGAH

 Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA saat memberikan pengarahan dan evaluasi Zona Integritas PTA Kalimantan Tengah

www.pta-palangkaraya.go.id. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi lapangan Pembangunan Zona Integritas  di wilayah Kalimantan Tengah, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo kunjungi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Selasa (15/10/2019). tiba di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada pukul 13.00 wib dan disambut dengan suka cita dan keramahtamahan seluruh pejabat dan pegawai PTA Kalimantan Tengah.

Setibanya di Kantor PTA Kalimantan Tengah beliau langsung menuju ke Meja PTSP dan mencari tahu apa saja inovasi yang terdapat di PTA Kalimantan Tengah, dengan didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Drs. H. Shofrowi, SH., MH, Sekretaris Mahkamah Agung RI A.S. Pudjoharsoyo memonitor inovasi yang telah di buat PTA Kalimantan Tengah diantaranya Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Dokumen Administrasi Kepaniteraan) dan Aplikasi Absensi Online yang beberapa saat lalu telah di launching dan selesai dibuat oleh Tim IT yang tergabung didalam Satgas MISIK yang anggotanya terdiri dari Hakim, PNS dan tenaga honorer di Wilayah Peradilan Agama se Kalimantan Tengah.

Pemaparan Inovasi PTA Kalteng (Aplikasi  SIDAK) oleh  Panmud Hukum Dr. Ufie Ahdie, SH., MH  didepan Sekretaris MA RI

 Kasubag IT Rika Yunita Pratiwi, S.T memaparkan Inovasi PTA Kalteng (aplikasi absensi online)di depan Sekretaris MA RI 

 

A.S. Pudjoharsoyo mengapresiasi atas hasil inovasi yang ada di PTA Kalimantan Tengah dan beliau mengharapkan Inovasi-Inovasi ini agar terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya karena kita harus terus memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan tentunya dengan kemudahan inovasi teknologi informasi semacam ini. Dan ini sesuai harapan Ketua Mahkamah Agung RI bahwa pengadilan harus merupakan suatu pengadilan yang modern yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selanjutnya, Pudjoharsoyo berkeliling gedung dengan memasuki setiap ruangan kerja, baik ruangan pegawai, ruangan arsip, perpustakaan bahkan kamar kecilpun tak luput dari pengawasan beliau. Dan setiap ruangan yang beliau kunjungi dan berdialog seputar pelaksanaan tugas masing-masing.

 

 

Komitmen Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah merupakan salah satu Satuan Kerja (Satker) dari 177  Satker di bawah Mahkamah Agung yang terpilih dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dan telah mengikuti desk evaluasi penerapan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan Reformasi Birokrasi pada tanggal 17 Sepetember 2019 dan telah disurvey oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa hari yang lalu yang mana hasil nilai desk evaluasi dari Kemenpan RB dan nilai survey BPS tersebut akan menentukan layak tidaknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

A.S. Pudjoharsoyo mengharapkan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan agar dapat memberikan nilai lebih karena menilai apa yang terjadi di PTA Kalimantan Tengah sangat luar biasa terutama TIM Zona Integritas yang telah dibentuk sangat istimewa, koordinator seluruh Area Zona Integritas di komandoi oleh Hakim Tinggi yang seluruhnya sudah berumur atau sudah mendekati pensiun namun dengan semangat yang luar biasa telah mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Wilayah PTA Kalimantan Tengah, hal tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Agung dan jajaran peradilan agama yang ada dibawahnya tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan merebut kepercayaan utuk mewujudkan Peradilan Agama Yang Agung.

Sementara itu, terkait dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sekretaris Mahkamah Agung mengajak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah untuk memiliki komitmen terhadap program tersebut dalam jangka panjang. Komitmen tersebut harus dimiliki oleh semua dan bukan dilahirkan hanya semata-mata untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “WBK itu bukan tujuan akhir, karena tujuan ayang sebenarnya adalah suatu kinerja bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat,

Pesan Pudjoharsoyo kepada seluruh yang hadir bahwa sertifikasi atau predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bukan tujuan utama dan akhir, tujuan akhirnya adalah bagaimana kinerja kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat bahwa kita hadir ditengah-tengah masyarakat yang menyejukkan dan itu menjadi komitmen dan kinerja kita untuk mewujudkan suatu wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

 

Pelayanan kepada masyarakat adalah hal utama

Program Pembangunan Zona Integritas ini, menurut Pudjoharsoyo dimulai dari komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik itu adalah yang utama, bahwa pelayanan ketika orang datang ke suatu pengadilan itu justru lebih utama dibandingkan dengan soal menang atau kalah, orang boleh kalah atau menang dalam berperkara tetapi ketika dia kalah dalam berperkara tetapi ternyata dilayani dengan baik oleh pengadilan dia tidak akan mengerutu dan mencari jalan keadilan lain karena memang harus demikian hukum itu ditegakkan dan itulah yang dibangun Mahkamah Agung saat ini.

Mahkamah Agung RI melalui pencanangan tema Mahkamah Agung Tahun 2019 yang dikumandangkan Ketua Mahkamah Agung RI bahwa Pengadilan harus merupakan suatu pengadilan yang modern yang berbasis teknologi informasi untuk melayani, dan ini dibangun untuk komitmen menuju tahun 2035 dimana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang terus dibangun oleh Mahkamah Agung.

Penyerahan cinderamata oleh Sekretaris MA RI A.S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum kepada Deputi Bidang Reformasi Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA

 

Pudjoharsoyo juga menyampaikan bahwa Mahkamah Agung berterima kasih kepada pemerintah terutama kepada Kemenpan RB telah mempunyai kebijakan untuk melakukan reformasi birokrasi, melakukan kebijakan Zona Integritas, memberikan apresiasi kepada pengadilan-pengadilan seluruh Indonesia untuk mewujudkan suatu wilayah pengadilan yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Senada dengan hal tersebut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA menyampaikan bahwa meraih sertifikat WBK bukan tujuan akhir dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat adalah yang utama dan tentunya untuk mencapai titik disana kita harus berkomitmen bersama untuk membangun Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih yang melayani. (sim redaksi PTA Kalteng)