Alhamdulillah, Pengadilan Agama Sukamara Dapatkan Apresiasi Saat Penyampaian Hasil Assesment Surveillance II
Sukamara, Kamis (25/11/2021) Pengadilan Agama Sukamara menerima kedatangan Tim Assessment Eksternal Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Kedatangan Tim Assesment yang terdiri dari Sofyansaleh Efriyono, S.Pd.I (Lead Asessor), Mauliannor, S.Ag. (Pendamping Asessor), dan H. Muhammad Sidik, S.H. (Pendamping Asessor) ini bertujuan untuk melaksanakan Surveillance II Tahun 2021 Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di wilayah PTA Palangka Raya.
Tim Asesor memeriksa dan menilai hasil tindak lanjut hasil Assesment Eksternal Surveillance II Telusur Dokumen yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Pengadilan Agama Sukamara. Selain itu, pada momen kali ini dilakukan observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu.
Adanya Assesment dalam APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) ini merupakan upaya Pengadilan Agama Sukamara dan Mahkamah Agung RI dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan yang bersih, berintegritas, dan mengakomodir kepentingan masyarakat pencari keadilan. Tentunya dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan menambah mutu.
Setelah melakukan pemeriksaan selama satu hari kerja, penyampaian hasil Assesment Surveillance II dilaksanakan di ruang sidang utama PA Sukamara pada pukul 15.30 WIB. Dalam kegiatan ini, Tim Assesment memberikan apresiasi pada PA Sukamara yang telah melakukan perubahan yang signifikan.
“Ternyata keterbatasan jumlah SDM PA Sukamara ternyata tidak menjadi penghambat PA Sukamara dalam meningkatkan mutu pelayanan, hal ini layak mendapatkan apresiasi”, ungkap Lead Asesor Tim Assessment Eksternal, Sofyansaleh Efriyono, S.Pd.I. sebelum menyampaikan hasil observasi implementasi assessment eksternal.
Pemaparan hasil Assesment Surveillance 2 diakhiri dengan penandatanganan Kontrak Kinerja tentang Tindak Lanjut Hasil Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Sukamara. PA Sukamara berkomitmen akan segera melakukan perbaikan hasil Assessment paling lambat pada tanggal 26 Desember 2021 dan melaporkan secara formal pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan bukti Pendukung. (Red PA Skr/CA)