Pegawai Pengadilan Agama Pulang Pisau Saksikan Youtube Live Streaming Mengenai Rakor/Uji Publik Rancangan Kebijakan Menteri PANRB Bidang Kelembagaan & Tata Laksana
Pegawai Pengadilan Agama Pulang Pisau Saksikan Youtube Live Streaming Mengenai Rakor/Uji Publik Rancangan Kebijakan Menteri PANRB Bidang Kelembagaan & Tata Laksana
Selasa, 12 Oktober 2021 pegawai Pengadilan Agama Pulang Pisau Pradivta Eka Valdi, S.Kom turut menyaksikan youtube live streaming mengenai Rakor/Uji Publik Rancangan Kebijakan Menteri PANRB Bidang kelembagaan & Tata Laksana yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Adapun rancangan kebijakan yang dimaksud yakni rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Laporan panitia oleh Sekretaris kelembagaan Tata Laksana Kementerian PANRB Drs. T. Edi Syahputra, M.Si. menyampaikan: “Rancangan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di tahun 2021 akan diselenggarakan pada 3 (tiga) lokasi yaitu Provinsi Gorontalo, Cirebon dan Padang yang pelaksanaannya secara fisik dan virtual. Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan nasional dan arah Presiden untuk mewujudkan birokrasi efektif dan efesien maka pada tahun 2021 meliputi bidang kelembagaan dan tata laksana menyusun rancangan peraturan Presiden dan Peraturan KemenPANRB mengenai sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, ”kata beliau.
Selanjutnya sambutan dari Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM. mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KemenPANRB yang melaksanakan rapat koordinasi di Gorontalo dengan tema mentitik beratkan pada bidang kelembagaan dan tata laksana. “Reformasi birokrasi terus digaungkan ke instansi pemerintah agar kualitas birokrasi dapat terus ditingkatkan hal ini dilakukan sesuai arahan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat langsung di tuju ke akar permasalahan. Satu kunci agar birokrasi cepat melayani, cepat mengambil keputusan adalah melalui penyerdehanaan birokrasi. Birokrasi yang punya kompetensi dan integritas serta tanggungjawab dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni penyerdehanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi, ”tutur beliau.
Selanjutnya diskusi rapat koordinasi pertama yang disampaikan oleh KemenPANRB Bapak Denny menyampaikan: “Ada 5 (lima) prioritas kerja oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019-2024 yakni Pertama pembangunan SDM (SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai IPTEK dan mengundang talenta global), Kedua pembangunan infrastruktur (penghubung produksi dan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan nilai tambah perekonomian), Ketiga simplifikasi regulasi, Keempat penyederhanaan birokrasi, Kelima transformasi ekonomi. Inilah ada dua tugas yang ditangani oleh KemenPANRB yaitu pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi, ”kata beliau.
Selanjutnya diskusi rapat koordinasi kedua yang disampaikan oleh KemenPANRB Bapak Cahyono mengenai kebijakan dalam rancangan Peraturan Presiden tentang arsitektur SPBE nasional , beliau menyampaikan: “Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yakni mewujudkan tata kelola pemeritnahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Kebijakan dan strategi penyederhanaan birokrasi untuk pelayanan publik yang prima mewujudkan birokrasi berkelas dunia ada 3 (tiga) yaitu transformasi organisasi (delayering dan mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif), transformasi sistem kerja (digitalisasi pelayanan publik, digitalisasi proses bisnis internal) dan transformasi SDM, ”tutur beliau.
“C.A.T( Cepat, Aktual, dan Terpercaya), NV/Timred”