31. Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara
Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara
Muara Teweh | Pa-muarateweh.go.id
Ketua PA Muara Teweh, Mulyadi Lc., M.H.I., menghadiri rapat paripurna masa sidang II tahun 2023 DPRD Kabupaten Barito Utara. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 ini digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang Diwakili oleh Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, S.H . Tampak hadir pula para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara serta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Barito Utara. Di antara jajaran Forkopimda yang hadir pada rapat ini selain dari PA Muara Teweh, juga dari wakil Ketua PN Muara Teweh, Wakil Polres Barito Utara, Perwakilan Kejaksaan Negeri Barito Utara & perwakilan Komando Distrik Militer 1013/Muara Teweh.
Agenda rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan, S.T bahwa sidang terbuka dimana sesuai undangan rapat kali ini membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Barito Utara. Yakni pada paripurna IV penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni perwakilan Fraksi Partai Demokrat oleh Riza Faisal, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Suhendra, S.E, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Karianto, S.E, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Hj. Sofie, S.E., MM., M.Pd Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh Nuriyanto , dan terakhir Fraksi Amanah Rakyat Karya Sejahtera (ARKS) Rosi Wahyuni, S.H Setelah disetujui kemudian akan dilakukan penandatanganan BAP bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 terakhir dilanjutkan penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD atas Pidato Pengantar Barito Utara terhadap Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. (aoi)