Pembinaan Perbendaharaan Tim Biro Keuangan BUA MA-RI
pada PA Kuala Pembuang
Foto: Sekretaris PA Kuala Pembuang bersama Tim Biro Keuangan BUA MA RI
dalam Pembinaan Perbendaharaan (20/07/2022)
Kuala Pembuang | pa-kualapembuang.go.id
Seruyan – Rabu, 20 Juli 2022. Dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tim Biro Keuangan BUA MA-RI turun melaksanakan pembinaan perbendaharaan ke satuan kerja Pengadilan Agama Kuala Pembuang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 22 Juli 2022 di tiga Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Tengah diantaranya Pengadilan Agama Kasongan, pengadilan Agama Sampit, dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Pengadilan Agama Kuala Pembuang mendapat jadwal pembinaan pada 20 Juli 2022. Tim Biro Keuangan yang turun ke lapangan kali ini beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Warsini, Kepala Subbagian Penilaian Perbendaharaan Biro Keuangan BUA MA-RI, Aris Nurul Wahyu Hidayah, Pranata Keuangan APBN Mahir, dan Rio Akhmad Choirudin, Penata Keuangan BUA MA-RI, yang didampingi Budi Anshori, selaku Analis Pengelolaan Keuangan Ahli Muda Pengadilan Agama Kasongan.
Foto: Sekretaris PA Kuala Pembuang bersama Tim Biro Keuangan BUA MA RI
dalam Pembinaan Perbendaharaan (20/07/2022)
Pembinaan dilakukan secara langsung dengan mengecek dokumen realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja modal serta dokumen pertanggung jawaban realisasi keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2022.
Setelah dilakukan pengecekan dokumen dan wawancara secara langsung, dilaksanakan ekspose hasil pembinaan perbendaharaan yang dibuka oleh Ketua PA Kuala Pembuang dan selanjutnya mempersilahkan kepada Ketua Tim Pembinaan Perbendaharaan BUA MA-RI untuk menyampaikan hasil Pembinaan Perbendaharaan pada Pengadilan Agama Kuala Pembuang.
Berdasarkan hasil pembinaan, secara umum sudah bagus dan rapi, arsip-arsip pertanggungjawaban sudah tersusun dengan rapi, namun hanya sedikit yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, diantaranya perlu dibuatkan SK Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan tersendiri untuk data dukung ke KPPN yang terpisah dengan SK Pengelola Keuangan, SPM perlu dilengkapi dengan dokumen bukti potong pajak jika berhubungan dengan Pihak Ketiga dan Pertanggungjawaban pembayaran sewa rumah dinas Hakim harus selalu dilengkapi dengan dokumen fotokopi sertifikat tanah, surat perjanjian sewa, fotokopi ktp pemilik rumah, NPWP serta foto rumah setiap pengajuan pembayaran.
Setelah selesai menyampaikan pembinaan dan laporan hasil monitoring dan evaluasi, Ketua Tim Biro Keuangan MARI menyerahkan laporan hasil monev secara tertulis kepada Ketua PA Kuala Pembuang. Acara ditutup dengan do’a dan kemudian dilanjutkan berfoto bersama dan ramah tamah. (Redaksi/RS)