Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, PA Pulang Pisau Jalin Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Komitmen dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terus diperkuat oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau bersama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Oktober 2026, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Rifa’i, S.Kom, selaku Pihak Kesatu, dan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H., selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan guna memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi, tidak hanya selama proses persidangan, tetapi juga setelah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salah satu substansi penting dalam Nota Kesepakatan ini adalah penguatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, meliputi nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau (madhiyah), biaya pendidikan, serta biaya kesehatan anak. Melalui kesepakatan ini, kedua pihak berupaya memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah memuat hak-hak tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak.

Hal yang menjadi perhatian khusus adalah mekanisme pemenuhan nafkah pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Tenaga Kontrak Daerah. Dalam Nota Kesepakatan diatur bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah berdasarkan putusan pengadilan dapat difasilitasi melalui mekanisme pemotongan gaji oleh bendahara instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan kepastian pelaksanaan putusan sekaligus mencegah terabaikannya hak-hak anak dan mantan istri setelah perceraian.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berkomitmen memfasilitasi pelaksanaan putusan pengadilan melalui perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. Sementara itu, Pengadilan Agama Pulang Pisau akan memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak tercermin dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, serta menyampaikan salinan putusan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaannya.

Tidak hanya berfokus pada perlindungan pasca perceraian, Nota Kesepakatan ini juga mencakup upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua pihak sepakat mendukung penyelenggaraan kelas edukasi, pemeriksaan psikologi, dan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau. Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan anak serta meningkatkan pemahaman mengenai dampak biologis, psikologis, ekonomi, dan sosial dari perkawinan usia anak.

Dalam bidang perlindungan anak, kesepakatan ini juga mengatur pemantauan dan pengawasan terhadap perkara pengangkatan anak yang telah diputus oleh pengadilan. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui perangkat daerah terkait akan melakukan pemantauan terhadap anak yang telah diangkat berdasarkan salinan penetapan pengadilan. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak serta mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi.

Komitmen terhadap pelayanan yang inklusif juga menjadi bagian penting dari Nota Kesepakatan ini. Kedua pihak sepakat memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang beracara di pengadilan, termasuk penyediaan tenaga juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang berdasarkan penilaian personal membutuhkan pendampingan dan penerjemahan bahasa isyarat selama proses persidangan.

Di samping itu, kesepakatan ini juga mengatur pemberian fasilitas pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan yang tersedia. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi maupun kondisi disabilitas diharapkan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Melalui Nota Kesepakatan ini, Pengadilan Agama Pulang Pisau dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi ini sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), ramah perempuan, dan peduli anak.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini diharapkan tidak berhenti pada komitmen administratif semata, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dan koordinasi berkelanjutan antara kedua pihak. Sebab, keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya diukur dari adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak tersebut benar-benar terpenuhi dalam kehidupan mereka.

Melalui sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah, Pengadilan Agama Pulang Pisau terus berupaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan, kemanfaatan, dan masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), ASP/Timred”