Perkuat Perlindungan Perempuan Dan Anak, PA Pulang Pisau Jalin Kerja Sama Dengan DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Pengadilan Agama Pulang Pisau terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjalin kerja sama bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Konseling bagi Anak dan Pemohon Dispensasi Kawin, Pendampingan dalam Eksekusi Putusan Sengketa Anak dan Pendampingan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Penandatanganan dilaksanakan pada Kamis, 22 Oktober 2026, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H., selaku Pihak Kesatu, dan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau, dr. Pande Putu Gina, selaku Pihak Kedua.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan fungsi pelayanan peradilan dengan layanan perlindungan perempuan dan anak. Melalui kolaborasi tersebut, kedua instansi berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pemberian layanan konseling bagi anak dan orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Melalui pendampingan dari DP3AP2KB, anak dan orang tua akan memperoleh edukasi mengenai risiko perkawinan usia anak serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam membangun kehidupan rumah tangga. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, kerja sama ini mencakup pendampingan dalam pelaksanaan eksekusi putusan sengketa hak asuh anak. Kehadiran DP3AP2KB diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak selama proses eksekusi berlangsung, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak serta meminimalkan risiko timbulnya trauma psikologis.

Aspek penting lainnya adalah pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara perceraian. Pendampingan ini bertujuan memberikan dukungan, nasihat, dan rasa aman kepada perempuan yang sedang atau akan menjalani proses hukum di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Tidak berhenti pada proses persidangan, kerja sama ini juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam. Salah satu bentuk implementasinya adalah sinkronisasi data dan informasi terkait hak-hak perempuan dan anak serta dukungan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perjanjian tersebut juga diatur upaya pelaksanaan eksekusi nafkah pasca perceraian bagi ASN yang beragama Islam melalui pemotongan gaji oleh bendahara untuk diberikan kepada anak akibat perceraian dan mantan istri. Selain itu, kedua pihak akan bersinergi dalam percepatan pemberian izin perceraian bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan kerja sama, Pengadilan Agama Pulang Pisau akan menyampaikan data perkara dispensasi kawin secara berkala, daftar putusan berkekuatan hukum tetap yang memuat hak-hak perempuan dan anak, serta perkara sengketa hak asuh anak yang membutuhkan pendampingan. Sementara itu, DP3AP2KB akan memberikan layanan konseling, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta pendampingan sesuai tugas dan kewenangannya.

Ruang lingkup kolaborasi juga meliputi kegiatan sosialisasi, advokasi, pertukaran narasumber dan tenaga ahli, penyelenggaraan seminar, lokakarya, bimbingan teknis, serta pengembangan media komunikasi dan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, pengasuhan anak, dan perlindungan perempuan dan anak.

Kerja sama ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta kebijakan Mahkamah Agung mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Melalui kerja sama ini, Pengadilan Agama Pulang Pisau dan DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau berharap dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), ramah perempuan, dan peduli anak.

Pada akhirnya, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui putusan pengadilan, tetapi juga melalui upaya memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak benar-benar terpenuhi. Melalui kolaborasi ini, Pengadilan Agama Pulang Pisau berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan peradilan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), ASP/Timred”