Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau, Ina Aulia Rahayu, S.H., mengikuti materi kedua dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3, Senin (9/11/2026). Materi bertajuk “Risiko AI dalam Sistem Peradilan” disampaikan oleh Ir. Windy Gambetta, M.B.A., yang mengulas pentingnya kehati-hatian dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial di lingkungan peradilan.

Dalam pemaparannya, Ir. Windy Gambetta menegaskan bahwa hasil kecerdasan artifisial tidak selalu benar, tetapi juga tidak serta-merta salah. Oleh karena itu, pengguna tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa setiap jawaban yang dihasilkan AI merupakan informasi yang pasti benar. Hasil AI tetap memerlukan pemeriksaan, verifikasi, serta penilaian kritis sebelum digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa tanggung jawab atas penggunaan hasil AI tetap berada pada penggunanya. Ketika seseorang memilih menggunakan suatu jawaban yang dihasilkan AI dan ternyata jawaban tersebut keliru, kesalahan itu tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada teknologi. AI hanya menjadi alat bantu, sedangkan keputusan untuk menerima, menggunakan, maupun menerapkan hasilnya tetap berada di tangan manusia.

Pesan tersebut menjadi pengingat penting bagi insan peradilan, khususnya hakim, agar senantiasa menjaga kecermatan dan ketelitian dalam memanfaatkan teknologi. Dalam pelaksanaan tugas yudisial, setiap informasi yang diperoleh melalui AI harus ditelaah secara kritis dan disesuaikan dengan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab hakim dalam menilai perkara dan menjatuhkan putusan yang berlandaskan hukum dan keadilan.

Melalui materi ini, Ina Aulia Rahayu memperoleh penguatan pemahaman bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab penggunaannya. Pemanfaatan AI di lingkungan peradilan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung pekerjaan, tanpa mengurangi integritas, independensi, serta kualitas pertimbangan hukum. Sebab, ketika AI digunakan sebagai alat bantu, tanggung jawab atas hasil dan keputusan tetap berada pada manusia yang menggunakannya.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), IAR/Timred”