Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Komitmen perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Pulang Pisau terus diperkuat melalui langkah konkret. Pengadilan Agama Pulang Pisau Kelas II bersama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, termasuk mekanisme pemenuhan nafkah anak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

SKB tersebut menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepakatan (MoU) antara PA Pulang Pisau dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Melalui instrumen ini, komitmen yang sebelumnya dituangkan dalam kesepakatan bersama diarahkan menjadi mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur, terukur, dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berhak.

Salah satu aspek penting yang diatur adalah mekanisme pemenuhan nafkah anak pascaperceraian bagi ASN. Pelaksanaannya meliputi permintaan data penghasilan ASN yang bersangkutan, penyediaan informasi penghasilan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara perceraian, hingga pedoman penghitungan nafkah anak dalam penetapan pengadilan.

Keberadaan mekanisme tersebut diharapkan dapat mendukung proses penentuan nafkah yang lebih proporsional, sekaligus memperkuat kepastian pemenuhan hak anak setelah perceraian. Dengan dukungan koordinasi antarlembaga, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak diharapkan tetap terlaksana meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Langkah ini menjadi wujud sinergi PA Pulang Pisau dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menghadirkan perlindungan yang tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tata cara pelaksanaan yang nyata.

Melalui penguatan mekanisme tersebut, PA Pulang Pisau terus mendorong terwujudnya peradilan yang memberikan kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), IAR/Timred”