Perkuat Transparansi, Integritas, dan Manajemen Kinerja, PA Palangka Raya Terima Pembinaan Intensif dari Pimpinan PTA Palangka Raya

Palangka Raya | 17 Juli 2026

Aparatur Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya Kelas IA menerima suntikan motivasi dan arahan strategis langsung dari unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya pada Kamis, 16 Juli 2026. Bertempat di Aula Utama kantor, kegiatan pembinaan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PTA Palangka Raya, Bapak Drs. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Turut hadir mendampingi beliau dalam rombongan pembinaan, Panitera PTA Palangka Raya, Bapak Drs. H. Darmadi, serta Sekretaris PTA Palangka Raya yang baru saja dialihkan tugasnya dari wilayah kerja Provinsi Bali, Bapak H. Saifuddin, S.H., M.H. Rangkaian pembinaan ini diikuti secara penuh oleh Ketua, Wakil Ketua, jajaran Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh staf PA Palangka Raya.

Dalam arahannya, Wakil Ketua PTA Palangka Raya, Bapak Drs. Muhammad Taufik, S.H., M.H., menekankan beberapa poin fundamental yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran PA Palangka Raya, khususnya dalam upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

• Pondasi Utama Transparansi Berperkara: Beliau menegaskan bahwa inti sari atau “ruh” untuk meraih ZI WBBM adalah keterbukaan informasi publik yang nyata. Kejelasan visual terkait penempatan informasi biaya panjar perkara, kalkulasi rincian biaya perkara keseluruhan, serta bagan alur atau prosedur berperkara wajib terpampang secara gamblang sehingga mudah diakses dan dipahami langsung oleh setiap pengunjung.
• Optimalisasi Ruang Sidang Pasca Regulasi Hakim Tunggal: Menanggapi dinamika hukum acara terkini mengenai penerapan hakim tunggal pada perkara tertentu, beliau memberikan arahan teknis pemanfaatan ruang operasional. Kini, satker dapat memaksimalkan penggunaan dua ruang sidang sekaligus secara parallel satu ruang difokuskan untuk persidangan Majelis (3 Hakim) dan satu ruang lainnya didedikasikan khusus untuk persidangan Hakim Tunggal.
• Integritas dan Penguasaan Ilmu Peradilan: Dengan kalimat yang tegas dan penuh makna, beliau berpesan: “Perkara itu tidak ada yang sulit. Jika ada yang merasa sulit, hal itu hanya disebabkan oleh dua kemungkinan: pertama karena adanya benturan kepentingan (interest), atau yang kedua karena kurangnya ilmu pengetahuan.” Beliau meminta seluruh hakim dan panitera terus memperbarui khazanah keilmuan hukumnya.

Melanjutkan pembinaan di lini kepaniteraan, Panitera PTA Palangka Raya, Bapak Drs. H. Darmadi, menyoroti aspek peningkatan kualitas standardisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Beliau menyarankan agar PA Palangka Raya melakukan inovasi tata ruang dengan menyediakan ruang tunggu khusus tamu kedinasan/instansi yang terpisah dari ruang tunggu para pihak pencari keadilan. Hal ini krusial demi menjaga objektivitas, kenyamanan, serta sterilisasi area pelayanan pengadilan.

Sementara itu, Sekretaris PTA Palangka Raya, Bapak H. Saifuddin, S.H., M.H., yang mengawali pembinaannya dengan membagikan dinamika pengalamannya saat bertugas di PTA Bali termasuk penyesuaian budaya kerja lokal serta padatnya agenda kegiatan nasional di sana menyampaikan poin-poin taktis manajerial kesekretariatan:

• Integritas Aparatur dan Larangan Flexing: Beliau mengimbau keras seluruh ASN untuk bijak dalam bersosial media serta menjauhi perilaku pamer kekayaan (flexing) yang dapat merusak citra wibawa lembaga peradilan di mata publik. Pimpinan kesekretariatan harus mampu berdiri kokoh sebagai Role Model (panutan) bagi bawahan.
• Kabar Baik Rumah Dinas Negara: Menyampaikan informasi krusial dari pusat bahwa Mahkamah Agung RI telah mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan RI terkait pengadaan Rumah Dinas Negara dan telah mendapatkan persetujuan. Adapun bentuk realisasinya akan disesuaikan secara proporsional, baik dalam bentuk rumah tapak maupun bangunan rumah susun (flat).
• Manajemen Anggaran dan PNBP: Beliau mengingatkan Tim Pengelola Keuangan untuk menyegerakan realisasi Anggaran Belanja Modal di awal waktu guna meminimalisir risiko penarikan kembali pagu anggaran oleh Kemenkeu. Terkait penetapan tarif PNBP sewa Rumah Dinas, satuan kerja diminta wajib menyelaraskan nilai tarifnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) resmi dari Pemerintah Kota atau Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.
• Monitoring PPPK & Implementasi Sistem Merit: Sekretaris PTA meminta manajemen kepegawaian untuk mengarahkan tenaga PPPK agar tetap memantau dan membimbing alur pekerjaan teknis yang kini mulai dialihkan atau dilaksanakan oleh tenaga alih daya (outsourcing). Terakhir, beliau menegaskan bahwa promosi dan mutasi di lingkungan Mahkamah Agung kini murni menerapkan Merit System (sistem merit), di mana peningkatan kompetensi mandiri pegawai akan menjadi credit point utama dalam penilaian karir.

Pertemuan pembinaan ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif. Melalui pembinaan menyeluruh dari jajaran pimpinan tinggi pengadilan tingkat banding ini, Pengadilan Agama Palangka Raya berkomitmen tinggi untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan arahan demi terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin prima, transparan, dan berintegritas tinggi.

Follow juga akun Media Sosial PA Palangka Raya
Instagram : pa_palangka_raya
facebook : pengadilan agama palangka raya
youtube : PA Palangkaraya

#humasmahkamahagung #ditjenbadilag #pengadilanagama #pa_palangkaraya #pta_palangkaraya