Perdana Pimpin Pembinaan, KPTA Palangka Raya Tegaskan Integritas Harga Mati dan Komitmen Zero Tolerance Pungli

PALANGKA RAYA — Bertempat di aula Kantor Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya, Ketua PTA Palangka Raya yang baru, Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H., menggelar kegiatan pembinaan perdana bagi seluruh aparatur peradilan di lingkungan PTA Palangka Raya yang diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua PA, Panitera dan Sekretaris se-wilayah PTA Palangka Raya pada Selasa, 8 September 2026

Mengawali arahannya, KPTA Palangka Raya memperkenalkan diri kepada para peserta rapat, meskipun sebagian besar aparatur telah mengenal rekam jejak beliau. Dalam kesempatan tersebut, beliau meneruskan pesan penting dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disampaikan saat prosesi pelantikan pimpinan pengadilan di Mahkamah Agung RI pada 1 September 2026 lalu.

“Jabatan adalah sebuah amanah, dan jabatan itu tidak sekonyong-konyong diberikan melainkan diyakini dapat memberi manfaat untuk kemajuan lingkungan peradilan yang ia pimpin,” ujar Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. di hadapan para peserta pembinaan.

Penguatan Integritas dan Kepemimpinan

Lebih lanjut, beliau menegaskan kembali mengenai pentingnya integritas dalam membangun birokrasi peradilan yang bersih dan tepercaya. Menurutnya, kepemimpinan yang berintegritas bukanlah sekadar nilai tambah, melainkan modal dasar sekaligus rukun yang wajib dipenuhi oleh setiap aparatur peradilan.

• Integritas Harga Mati: Beliau mengibaratkan integritas birokrasi melalui pepatah bahwa ikan busuk dimulai dari kepalanya, menegaskan bahwa keteladan harus dimulai dari unsur pimpinan.
• Keselarasan Kata dan Perbuatan: Kejujuran tidak cukup hanya menjadi bahan diskusi, melainkan harus terwujud dalam kehidupan nyata di mana apa yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan harus sejalan.
• Sinergi Integritas dan Kompetensi: Integritas tanpa kompetensi akan kehilangan daya atau kekuatan, sebaliknya kompetensi tanpa integritas akan membuat seseorang kehilangan arah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Apresiasi Kinerja Satker dan Perhatian Khusus pada Eksekusi

Dalam evaluasi kinerja, KPTA Palangka Raya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian positif dari 13 satuan kerja di bawah wilayah Hukum PTA Palangka Raya. Tercatat hingga periode Agustus 2026, pengaduan masyarakat maupun hasil Hukuman Disiplin (Kumdis) berada di angka nihil.

Meski demikian, beliau memberikan catatan penting terkait efektivitas pelaksanaan putusan. KPTA menekankan agar proses eksekusi mendapat perhatian serius dari setiap satker. Jangan sampai pengadilan hanya menang di atas kertas, tetapi putusan tersebut tidak dapat dijalankan secara nyata di tengah masyarakat.

Ketegasan Ketua Mahkamah Agung: Prinsip Zero Tolerance

Menutup pembinaannya, Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. menyampaikan instruksi tegas dari Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum. Mahkamah Agung memberlakukan komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli), suap, gratifikasi, serta pelayanan transaksional di seluruh badan peradilan di Indonesia.

• Tanpa Pandang Bulu: Pihak Mahkamah Agung tidak lagi memandang besar atau kecilnya nominal pelanggaran.
• Sanksi Tegas: Aparat peradilan atau Hakim yang terbukti bersalah—bahkan untuk nominal terkecil mulai dari Rp1.000 hingga Rp100.000 akan langsung dijatuhi sanksi berat berupa penonaktifan atau pencopotan dari jabatannya.

Melalui pembinaan ini, diharapkan seluruh aparatur peradilan di bawah PTA Palangka Raya semakin memperkuat komitmen moral, menjaga kedisiplinan, serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

Follow juga akun Media Sosial PA Palangka Raya
Instagram : pa_palangka_raya
facebook : pengadilan agama palangka raya
youtube : PA Palangkaraya

#humasmahkamahagung #ditjenbadilag #pengadilanagama #pa_palangkaraya #pta_palangkaraya