Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Pimpin Penyusunan Anggaran 2027: Pagu Indikatif Naik Jadi Rp19,34 Triliun dan Kawal Kenaikan Tunjangan

JAKARTA — Plt. Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI, Dr. Sobandi, S.H., M.H., memimpin langsung kegiatan virtual penyusunan pagu anggaran tahun 2027 di tengah kesibukannya kala berada di Roma, Italia, pada dini hari waktu setempat. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya proses penyusunan anggaran yang transparan dan akuntabel demi mengakomodasi seluruh kebutuhan organisasi secara tepat sasaran.

Dr. Sobandi memaparkan bahwa pagu Mahkamah Agung untuk tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp22,94 triliun setelah melalui berbagai penyesuaian efisiensi dan belanja pegawai. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2027, pagu indikatif awal yang semula ditetapkan sebesar Rp16,95 triliun mengalami penambahan sekitar Rp2,38 triliun. Dengan tambahan tersebut, pagu indikatif Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2027 kini berada di kisaran Rp19,34 triliun.

Meski masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tingginya kebutuhan organisasi. Pemerintah telah menyetujui operasional pengadilan baru yang mencakup 7 pengadilan negeri, 5 pengadilan agama, dan 1 pengadilan tata usaha negara (TUN). Selain itu, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk renovasi gedung kantor, pengadaan alat pengolah data, serta fasilitas perkantoran penunjang.

Dalam rancangan program strategis tahun depan, fokus utama diarahkan pada dua sektor besar:

• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum: Meningkatkan anggaran penyelesaian perkara, biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu, layanan pos bantuan hukum (posbakum), serta bimbingan teknis kepaniteraan guna memperluas akses keadilan (access to justice).
• Program Dukungan Manajemen dan Belanja Modal: Melanjutkan pembangunan gedung kantor pengadilan baru, rumah dinas hakim, penguatan sarana pengadilan tinggi, serta mendorong implementasi persidangan secara elektronik sejalan dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang memperluas kewenangan sidang tingkat banding.

Selain urusan anggaran, Dr. Sobandi juga menyampaikan kabar terbaru terkait perjuangan pimpinan Mahkamah Agung dalam mengawal kenaikan tunjangan panitera, jurusita, dan tunjangan kinerja (tukin) aparatur peradilan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan, izin prinsip untuk kenaikan tunjangan panitera dan jurusita telah diserahkan kepada Kementerian PANRB dan kini tinggal menunggu proses harmonisasi di Sekretariat Negara. Sementara itu, usulan izin prinsip untuk kenaikan tunjangan kinerja saat ini sedang dalam pembahasan intensif di Kementerian PANRB sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Ia memastikan bahwa anggaran untuk pembayaran tunjangan tersebut telah tersedia dan mengimbau seluruh aparatur di empat lingkungan peradilan untuk tetap mendukung serta mendoakan kelancaran tugas-tugas kelembagaan Mahkamah Agung.

Follow juga akun Media Sosial PA Palangka Raya
Instagram : pa_palangka_raya
facebook : pengadilan agama palangka raya
youtube : PA Palangkaraya

#humasmahkamahagung #ditjenbadilag #pengadilanagama #pa_palangkaraya #pta_palangkaraya