–

Akselerasi Zona Integritas Tesar Satria Nugraha Kawal Pemenuhan Eviden Berdasarkan Arahan MA dan PTA Palangkaraya

Dalam upaya mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih dan melayani, Tesar Satria Nugraha secara intensif melakukan koordinasi pemenuhan dokumen eviden Zona Integritas (ZI). Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi terbaru dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangkaraya terkait evaluasi pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Fokus pada 5 Area Penyusunan eviden kali ini dilakukan dengan ketelitian tinggi guna memastikan setiap indikator dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) terpenuhi secara autentik. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, fokus utama ditekankan pada Manajemen Perubahan Internalisasi pola pikir dan budaya kerja.Penataan Tata Laksana Digitalisasi SOP dan penguatan E-Court. Penataan Sistem Manajemen SDM Transparansi pola mutasi dan pengembangan kompetensi. Penguatan Akuntabilitas Pencapaian target kinerja yang terukur. Penguatan Pengawasan Optimalisasi kanal pengaduan dan pengendalian gratifikasi.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Inovasi layanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Instruksi PTA Palangkaraya sebagai Parameter Tesar Satria Nugraha menegaskan bahwa setiap dokumen yang dikumpulkan harus selaras dengan parameter yang ditetapkan oleh PTA Palangkaraya sebagai instansi pembina. “Kami tidak hanya mengejar formalitas dokumen, tetapi memastikan bahwa setiap eviden mencerminkan realitas pelayanan di lapangan. Sesuai arahan PTA Palangkaraya, akurasi data dan ketepatan waktu unggah pada aplikasi PMPZI adalah kunci utama,” ujar Tesar dalam rapat koordinasi internal.

Daftar Eviden Prioritas Berikut adalah beberapa poin krusial yang dilengkapi berdasarkan surat tugas terbaru, Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) berkala untuk setiap area. Update Inovasi Layanan yang telah diimplementasikan dalam satu semester terakhir. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan hasil yang valid. Dokumentasi Public Campaign mengenai pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan. Komitmen Menuju WBK/WBBM Melalui kelengkapan eviden yang komprehensif ini, diharapkan instansi dapat melewati tahap penilaian mandiri dengan nilai maksimal sebelum memasuki tahap evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa semangat reformasi birokrasi di lingkungan peradilan di bawah naungan PTA Palangkaraya terus berjalan secara konsisten dan transparan.

“C.A.T (Cepat. Aktual. Terpercaya) Sr/TimRed”