Harap Tunggu...

» Pulang Pisau » 2401. Kuasai Arah Kebijakan Teknologi, Hakim PA Pulang Pisau Ikuti Pelatihan AI Mahkamah Agung
2401. Kuasai Arah Kebijakan Teknologi, Hakim PA Pulang Pisau Ikuti Pelatihan AI Mahkamah Agung
  

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Di tengah gelombang disrupsi teknologi yang kian masif di sektor peradilan, Hakim Pengadilan Agama (PA) Pulang Pisau, Ina Aulia Rahayu, S.H., mengambil langkah proaktif dengan mengikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika, dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3 pada Jumat (13/11/2026). Pelatihan ini menghadirkan sesi krusial bertajuk “Materi 11 – Arah Tata Kelola Penerapan AI dalam Peradilan” yang disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Dr. Pratama Dahlian Persadha, S.Sos., M.M., M.Kom. Dalam pemaparannya, Dr. Pratama menyoroti dilema kekuasaan kehakiman di era disrupsi teknologi saat ini, di mana algoritma mulai masuk ke ruang sidang dan memicu pertanyaan mendasar tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali penentuan keadilan.

Pelatihan ini menegaskan bahwa bahaya terbesar dari pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence – AI) di peradilan bukanlah pada sistem AI yang keliru, melainkan ketika manusia di dalamnya berhenti memeriksa dan mengandalkan teknologi secara mutlak. Guna mengantisipasi hal tersebut, materi pelatihan membagi risiko penggunaan AI ke dalam empat tingkatan, mulai dari tingkat rendah seperti transkripsi dan penjadwalan, risiko terkendali seperti ringkasan berkas dan pencarian referensi, risiko tinggi seperti analisis pembuktian, hingga batas kewenangan mutlak hakim yang tidak boleh digantikan, yakni penilaian akhir fakta, musyawarah, keyakinan, dan pengambilan putusan. Khusus di Lingkungan Peradilan Agama, penggunaan AI dalam menganalisis dokumen perkara keluarga juga dituntut untuk sangat memperhatikan aspek kerahasiaan data serta perlindungan hak-hak pihak yang berperkara.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kesalahan maupun manipulasi data oleh AI, Mahkamah Agung didorong untuk menerapkan tata kelola kelembagaan yang kuat melalui tujuh pilar pengaman, meliputi keamanan data, verifikasi sumber, transparansi penggunaan, pencatatan proses, pengawasan manusia, hak untuk menguji bagi para pihak, serta mekanisme koreksi. Sebelum seorang hakim memanfaatkan atau mempercayai hasil olahan AI, terdapat instrumen uji kendali mandiri yang harus dilewati untuk memastikan independensi yudisial. Melalui keikutsertaan dalam pelatihan ini, diharapkan aparatur peradilan di PA Pulang Pisau semakin siap menyongsong digitalisasi hukum secara bijak, dengan senantiasa memegang teguh prinsip bahwa AI boleh membantu tugas hakim, tetapi AI tidak akan pernah bisa menggantikan posisi seorang hakim.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), IAR/Timred”