–

Kapusdiklat BSDK Mahkamah Agung RI Buka Pelatihan Kecerdasan Artifisial Gelombang 3, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Ikuti secara Daring

Pembukaan Pelatihan Kecerdasan Artifisial Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan dibuka oleh

PLT. Kapusdiklat BSDK Mahkamah Agung RI, Senin 09/11/2026

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau mengikuti pembukaan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Senin, 9 November 2026. Kegiatan pembukaan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari ruang kerja Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Acara pembukaan secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) BSDK Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini diikuti oleh para hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keikutsertaan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam kegiatan pembukaan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Terlebih, kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) kini menjadi salah satu perkembangan teknologi yang turut memengaruhi pola kerja dan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan peradilan.

Pelatihan ini mengangkat tema yang penting dan aktual, yakni kejahatan yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial, batas-batas etika dalam penggunaannya, serta pemanfaatannya di pengadilan. Materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para hakim mengenai peluang penggunaan AI sekaligus risiko yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan tugas peradilan.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial perlu disikapi secara cermat dan bertanggung jawab. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, namun penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip independensi hakim, integritas, kehati-hatian, serta ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kecerdasan artifisial serta relevansinya terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan.

Partisipasi ini sekaligus menjadi wujud kesungguhan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar peradilan. Dengan demikian, transformasi digital diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), WA/Timred”