–
Memberikan Kepastian Tanpa Berbelit, Pengadilan Agama Pulang Pisau Wujudkan Pelayanan Berkeadilan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

TSP (GEMA) Rabu, tanggal 04/11/2026
bertempat di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pulang Pisau.
Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id
Komitmen menghadirkan keadilan sejati tidak hanya diwujudkan melalui amar putusan di ruang sidang, melainkan juga melalui kemudahan dan transparansi proses yang dirasakan masyarakat sejak pertama kali menginjakkan kaki di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Menegaskan hal tersebut, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Wiryawan Arif, terus melakukan pembenahan tata kelola layanan agar setiap masyarakat pencari keadilan memperoleh perlakuan yang pasti, mudah, dan bebas dari kerumitan birokrasi.
Bagi aparatur yang bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pulang Pisau, harus memiliki kepekaan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, sebab melaksanakan tugas sebagai pelayanan publik Pengadilan Agama Pulang Pisau bukan lagi sekadar menjalankan kewajiban administrasi harian saja, melainkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional untuk memastikan hak-hak hukum masyarakat terpenuhi secara utuh dan bermartabat.
Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau menyampaikan bahwa kendala utama yang kerap dihadapi masyarakat di daerah adalah rasa sungkan atau bingung saat berhadapan dengan prosedur berperkara di Pengadilan. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan yang humanis, solutif, dan tanpa berbelit-belit menjadi prioritas utama yang diterapkan di seluruh lini layanan.
“Masyarakat yang datang ke pengadilan membawa beban masalah hukum yang ingin diselesaikan. Tugas kita bukan menambah beban tersebut dengan prosedur yang membingungkan atau informasi yang menggantung. Kita harus hadir memberikan kepastian, baik kepastian waktu, kejelasan alur, maupun kepastian biaya. Pelayanan harus sederhana, solutif, dan menenangkan masyarakat,” tegas Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau.
Penjelasan terperinci di meja informasi PTSP terkait syarat perkara dan panjar biaya perkara yang transparan sesuai radius, dapat mencegah timbulnya biaya siluman dan gratifikasi di meja pelayanan. Membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan konsultasi cuma-cuma melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Dalam memaksimalkan pendaftaran perkara melalui e-Court serta kemudahan informasi perkara melalui kanal digital resmi demi memangkas jarak tempuh warga yang berada di pelosok. Perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian pimpinan, seperti halnya ketersediaan akses antrean khusus, ruang laktasi, jalur pemandu, hingga kursi roda bagi penyandang disabilitas, ruangan ibu menyusui, ruangan kesehatan dan lain sebagainya.
Upaya memberikan kemudahan dan kepastian ini berjalan beriringan dengan penegakan integritas ketat di lingkungan kantor. Seluruh petugas PTSP dan aparatur lainnya diwajibkan memegang teguh prinsip anti-pungli dan menolak segala bentuk gratifikasi demi menjaga marwah pengadilan, agar tetap bersih.
“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), WA/Timred”
