Hari Ke-2 Diklat AI, Hakim PA Kuala Kurun Ikuti Materi Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Perlindungan Data pada Era AI
Kuala Kurun│pa-kualakurun.go.id
Memasuki hari kedua (Selasa, 27 Oktober 2026) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI), Nida Farhanah, S.Sy., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun) mengikuti pembelajaran Materi ke-4 yang membahas Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Perlindungan Data pada Era AI. Materi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman aparatur peradilan mengenai penggunaan teknologi kecerdasan artifisial secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman.
Perkembangan teknologi AI telah membuka berbagai peluang untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan, mulai dari membantu pengolahan informasi, menyusun bahan kajian hukum, hingga meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut juga menuntut kehati-hatian, khususnya ketika berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yudisial, kerahasiaan informasi perkara, serta perlindungan data pribadi para pihak.
Melalui materi ini, peserta diharapkan memahami bahwa penggunaan AI dalam lingkungan peradilan tidak dapat dilepaskan dari prinsip etika yudisial. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat bantu yang mendukung pelaksanaan tugas, bukan sebagai pengganti pertimbangan hukum, integritas, dan tanggung jawab hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara.
Aspek independensi hakim menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan. Hakim tetap harus menjaga kebebasan dan kemandiriannya dalam menjalankan fungsi yudisial tanpa dipengaruhi oleh rekomendasi sistem AI secara membabi buta. Setiap informasi, analisis, maupun saran yang dihasilkan oleh teknologi perlu ditelaah secara kritis, diverifikasi kebenarannya, dan disesuaikan dengan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, perlindungan data pada era AI juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan artifisial harus memperhatikan kerahasiaan dokumen perkara, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi. Hakim dan aparatur peradilan perlu memahami risiko memasukkan informasi sensitif ke dalam platform AI yang belum terjamin keamanan dan tata kelola datanya. Sikap cermat dalam memilih teknologi dan mengelola informasi merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Basmi Pungli, Tolak Gratifikasi, Melayani Sepenuh Hati
PA Kuala Kurun M.A.N.T.A.P!
“Bravo PA Kuala Kurun!” (WK – TI)
