Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, PA Pulang Pisau dan PN Pulang Pisau Jalin Kerjasama

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Dalam rangka memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Pulang Pisau menjalin sinergi kelembagaan dengan Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau. Perjanjian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H., selaku Pihak Kesatu, dan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Kurnia Fitrianingsih, S.H., selaku Pihak Kedua.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam membangun koordinasi antarlembaga peradilan guna memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi kedua pengadilan.

Salah satu substansi utama dalam perjanjian ini adalah sinkronisasi data dan informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Melalui pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga, diharapkan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan tepat.

Perjanjian kerja sama ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian bagi ASN beragama Islam. Dalam ruang lingkup kerja sama disepakati adanya fasilitasi eksekusi nafkah melalui mekanisme pemotongan gaji oleh bendahara untuk diberikan kepada anak akibat perceraian dan mantan istri sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Mekanisme tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan serta memberikan kepastian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, perceraian tidak seharusnya menjadi alasan bagi seorang ayah untuk mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak.

Selain pemenuhan nafkah, kerja sama ini juga mencakup percepatan pemberian izin perceraian bagi ASN beragama Islam yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau apabila rumah tangganya sudah tidak dapat didamaikan lagi. Koordinasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses administrasi dan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup lainnya adalah pemberian keterangan mengenai putusan atau penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai alat bukti bagi masyarakat di wilayah yurisdiksi masing-masing pihak. Hal ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen atau keterangan yang diperlukan.

Untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan secara optimal, kedua pihak sepakat menuangkan langkah-langkah teknis operasional dalam suatu Rencana Kerja. Dalam pelaksanaannya, dapat dibentuk tim yang beranggotakan unsur-unsur dari Pengadilan Agama Pulang Pisau dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau guna memfasilitasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian bagi ASN.

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya jangka waktu tersebut, diharapkan kolaborasi yang dibangun tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program dan koordinasi yang terukur.

Sinergi antara Pengadilan Agama Pulang Pisau dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kerja sama ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak merupakan tanggung jawab yang memerlukan dukungan dan koordinasi dari berbagai institusi.

Melalui kolaborasi antarlembaga peradilan, Pengadilan Agama Pulang Pisau terus berupaya memastikan bahwa keadilan tidak berhenti pada putusan yang dijatuhkan di ruang sidang, tetapi juga diwujudkan melalui terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan pasca perceraian.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), ASP/Timred”