Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Berakhirnya ikatan perkawinan tidak berarti berakhirnya tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Pulang Pisau Kelas II dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam Nota Kesepakatan (MoU) tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, Nomor 134.1/07/SETDA-PEM/X/2026 dan Nomor 692/KPA.W16-A12/HM2.1.1/X/2026.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak perempuan serta anak setelah perceraian, sekaligus mendorong sinergi lintas instansi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui nota kesepakatan tersebut, sejumlah aspek perlindungan menjadi perhatian bersama, antara lain kepastian pemenuhan nafkah anak pascaperceraian, perlindungan hak pendidikan dan kesehatan anak, pemeriksaan kesehatan dan psikologis bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin, serta upaya pencegahan stunting dan perkawinan anak melalui koordinasi lintas instansi.

Selain itu, kerja sama ini turut memperhatikan aksesibilitas layanan peradilan bagi penyandang disabilitas agar setiap masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang setara dan berkeadilan.

Sinergi antara PA Pulang Pisau dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi berlanjut pada implementasi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kolaborasi ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.

Melalui langkah tersebut, PA Pulang Pisau terus memperkuat peran peradilan agama sebagai institusi yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menghadirkan keadilan yang memberikan perlindungan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), IAR/Timred”