Padat Merayap Kegiatan di Akhir Tahun 2025
Palangka Raya | www.pa-palangkaraya.go.id
Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, kesekretariatan seluruh satuan kerja di empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) RI disibukkan dengan serangkaian kegiatan virtual penting. Agenda padat merayap melalui platform Zoom Meeting ini berfokus pada penguatan perencanaan, manajemen sumber daya manusia, dan penertiban aset negara. Kamis, (27/11/2025) setidaknya ada tiga agenda zoom meeting
Rapat Koordinasi Sekretaris Seluruh Indonesia
Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama se-Indonesia dilaksanakan untuk memfinalisasi program kerja dan anggaran tahun mendatang. Fokus utama Rakor ini adalah pengoptimalan serapan anggaran tahun berjalan, memastikan kualitas belanja yang efisien dan akuntabel, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam merealisasikan Tahun 2026.
Bimtek Manajemen PPPK: Penguatan SDM
Dalam upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman regulasi kepegawaian, Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan ini sangat penting mengingat penambahan formasi PPPK di lingkungan peradilan. Materi Bimtek mencakup Hak dan Kewajiban PPPK, Ketentuan Cuti, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), Disiplin Pegawai, Penggunaan Aplikasi Administrasi Peradilan (SIKEP, SIMARI, dll.) bagi pegawai PPPK baru.
Bimtek ini bertujuan untuk memastikan seluruh aparatur, khususnya PPPK, memiliki kompetensi mumpuni dan pemahaman yang seragam mengenai sistem manajemen kepegawaian sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018, guna mendukung kinerja kelembagaan.
Sosialisasi Hasil Monev Data Tanah & Bangunan
Agenda krusial lainnya adalah Sosialisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemetaan Data Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya penertiban dan penertiban Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan MA. Sosialisasi ini membahas hasil inventarisasi dan pemetaan aset tanah dan bangunan, pentingnya pengisian fitur standarisasi dan evaluasi pengadaan pada Aplikasi e-Sadewa (Sistem Informasi Standarisasi dan Evaluasi Pengadaan). Dan Strategi percepatan penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di tahun 2026.
Dengan penertiban data aset ini, diharapkan pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan terdata dengan baik, sejalan dengan komitmen Reformasi Birokrasi.
