Peraturan Pembentukan Pengadilan PTA dan PA/Mahkamah Syariah PERATURAN PEMBENTUKANPENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten. KLIK DISINI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung dan di Jambi. KLIK DISINI Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah […]
PERATURAN PEMBENTUKANPENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten. KLIK DISINI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung dan di Jambi. KLIK DISINI Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah […]
prosedur SOP khusus pelayanan publik STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KHUSUS PELAYANAN PUBLIK No Uraian File 1 SOP PELAYANAN INFORMASI BERBASIS TI LINK/UNDUH 2 SOP PELAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING LINK/UNDUH 3 SOP PENANGANAN PENGADUAN LINK/UNDUH 4 SOP PUBLIKASI PUTUSAN BANDING 3 HOURS LINK/UNDUH 5 SOP LAPORAN DATA PERKARA LINK/UNDUH 6 SOP SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN BANDING ON STREAMING LINK/UNDUH 7 SOP PENYELESAIAN PERKARA […]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KHUSUS PELAYANAN PUBLIK No Uraian File 1 SOP PELAYANAN INFORMASI BERBASIS TI LINK/UNDUH 2 SOP PELAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING LINK/UNDUH 3 SOP PENANGANAN PENGADUAN LINK/UNDUH 4 SOP PUBLIKASI PUTUSAN BANDING 3 HOURS LINK/UNDUH 5 SOP LAPORAN DATA PERKARA LINK/UNDUH 6 SOP SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN BANDING ON STREAMING LINK/UNDUH 7 SOP PENYELESAIAN PERKARA […]
Perjanjian Pihak Ketiga Perjanjian Pihak Ketiga Perjanjian PTA Palangkaraya dengan Pihak Ketiga NO MoU File Ket 1 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan BRI Tahun 2020 >>>Lihat<<< 2 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Dukcapil Tahun 2021 >>>Lihat<<< 3 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan UMPR Tahun 2021 >>>Lihat<<< 4 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan IAIN Palangka […]
Perjanjian Pihak Ketiga Perjanjian PTA Palangkaraya dengan Pihak Ketiga NO MoU File Ket 1 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan BRI Tahun 2020 >>>Lihat<<< 2 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Dukcapil Tahun 2021 >>>Lihat<<< 3 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan UMPR Tahun 2021 >>>Lihat<<< 4 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan IAIN Palangka […]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PTA PALANGKARAYA SOP TAHUN 2024, DOWNLOAD DISINI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PTA PALANGKARAYA SOP TAHUN 2024, DOWNLOAD DISINI
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan Fatwa 25/KMA/III/2009 Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia Fatwa 28/KMA/III/2009 Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Wakil Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana Fatwa 29/KMA/III/2009 Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Terpidana Mati […]
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan Fatwa 25/KMA/III/2009 Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia Fatwa 28/KMA/III/2009 Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Wakil Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana Fatwa 29/KMA/III/2009 Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Terpidana Mati […]
Kode Etik Kode Etik Nama File File Kode Etik Hakim Lihat Kode Etik Panitera dan Juru Sita Lihat Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lihat
Kode Etik Nama File File Kode Etik Hakim Lihat Kode Etik Panitera dan Juru Sita Lihat Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lihat
Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Link
Peraturan Mahkamah Agung Link
Peraturan Perundang Undangan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan […]
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan […]
Pengawasan Melekat PEDOMAN PENGAWASAN Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN Kategori PERATURAN LAINNYA Lihat BUKU IV PENGAWASAN MELEKAT PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) A. PENGERTIAN Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi […]
PEDOMAN PENGAWASAN Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN Kategori PERATURAN LAINNYA Lihat BUKU IV PENGAWASAN MELEKAT PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) A. PENGERTIAN Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi […]
Peraturan Ekonomi Syariah Peraturan Ekonomi Syariah HIMPUNAN PERATURANPENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana Gugatan Perkara Sederhana Jawaban Terhadap Gugatan Sederhana Penetapan Perkara Dismissal Penetapan Perkara Gugur Putusan Hakim Majelis Hakim Tunggal Memori Keberatan Kontra Memori Keberatan Putusan Hakim Majelis Akta Perdamaian […]
Peraturan Ekonomi Syariah HIMPUNAN PERATURANPENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana Gugatan Perkara Sederhana Jawaban Terhadap Gugatan Sederhana Penetapan Perkara Dismissal Penetapan Perkara Gugur Putusan Hakim Majelis Hakim Tunggal Memori Keberatan Kontra Memori Keberatan Putusan Hakim Majelis Akta Perdamaian […]
