Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara Ikuti Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Secara Daring

Sukamara, 29 Januari 2026  – Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur peradilan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang dilaksanakan secara online (daring). Pada hari Kamis, 29 Januari 2026, kegiatan diklat tersebut memasuki sesi pembahasan materi mengenai Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah serta Sukuk dan berbagai permasalahannya.

Diklat ini merupakan bagian dari program pengembangan kapasitas hakim dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Materi gugatan sederhana ekonomi syariah disampaikan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait mekanisme, batasan, serta karakteristik khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai sukuk, mulai dari konsep dasar, jenis akad yang digunakan, hingga berbagai permasalahan yang sering muncul dalam praktik, baik dari aspek hukum acara maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran secara daring, para peserta diklat, termasuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara, diwajibkan untuk mengerjakan kuis evaluasi. Kuis tersebut dimaksudkan sebagai bentuk respon dan tolok ukur atas tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan oleh para narasumber selama proses pembelajaran berlangsung.

Keikutsertaan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara dalam diklat ini mencerminkan komitmen pimpinan satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang ekonomi syariah. Diharapkan, melalui diklat sertifikasi ini, para hakim mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam penanganan perkara secara profesional, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. (zba/redpaskr)