Press Conference Kinerja APBN Wilayah Kerja Kemenkeu Satu Pangkalan Bun: Realisasi Hingga 31 Januari 2026
Sukamara, 26 Februari 2026 –
Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kemenkeu Satu Pangkalan Bun menunjukkan progres yang positif di awal tahun 2026. Dalam kegiatan Press Conference yang digelar pada Rabu, 25 Februari 2026, dipaparkan realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh staf PPPK Ratna Wulan Dwi Lestari bersama jajaran satuan kerja vertikal di bawah Kementerian Keuangan.
Pembahasan pertama menyoroti realisasi program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Di wilayah Pangkalan Bun, Lamandau, dan Sukamara, penyaluran anggaran MBG telah berjalan sesuai target awal tahun, dengan fokus pada pemenuhan gizi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Program ini diharapkan mampu mendukung konsentrasi belajar sekaligus menekan angka stunting di daerah.
Selanjutnya, pada sektor perumahan, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Pangkalan Bun, Lamandau, dan Sukamara terus dioptimalkan. Pemerintah melalui skema FLPP berupaya memastikan akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi daerah.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat dan SPPG juga menjadi perhatian utama dalam konferensi pers tersebut. Program Sekolah Rakyat difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan SPPG mendukung penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Hingga 31 Januari 2026, realisasi anggaran pada kedua program tersebut menunjukkan tren positif dan berada pada jalur yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah di awal tahun anggaran.
Menutup kegiatan, Kemenkeu Satu Pangkalan Bun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarinstansi serta pengawasan yang optimal diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Pangkalan Bun, Lamandau, dan Sukamara sepanjang tahun 2026. (rat/redpaskr)
