Danang S. Riadi, S.T. Ikuti Kegiatan Daring Mahkamah Agung Terkait Penanggulangan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Sukamara, 8 Januari 2026 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur peradilan terkait kebijakan, aparatur Pengadilan Agama Sukamara, Danang S. Riadi, S.T., mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembekalan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring. Kegiatan ini membahas penanggulangan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja bagi aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh aparatur peradilan dari berbagai satuan kerja, baik dari lingkungan peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Materi yang disampaikan berfokus pada mekanisme identifikasi kekurangan pembayaran tunjangan kinerja, prosedur penyesuaian administrasi, serta langkah-langkah yang harus ditempuh oleh satuan kerja dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Mahkamah Agung menekankan pentingnya ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan tunjangan kinerja aparatur. Selain itu, disampaikan pula peran aktif satuan kerja dalam melakukan verifikasi data kepegawaian agar hak-hak aparatur dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Danang S. Riadi, S.T. mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian sebagai bentuk komitmen aparatur Pengadilan Agama Sukamara dalam meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap kebijakan administrasi keuangan. Diharapkan, pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta menjadi bahan koordinasi internal guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan tunjangan kinerja.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan daring ini, Pengadilan Agama Sukamara menunjukkan komitmennya untuk senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Partisipasi aktif aparatur dalam kegiatan pembinaan dan sosialisasi diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. (zba/redpaskr)