Senin, 25 September 2023 pukul 14.00 WIB Sekretaris Pengadilan Agama Sampit merangkap PPK Isnaniyah, S.Ag., Bendahara Pengeluaran Umi Watini, A.Md. serta Operator Dwira Kurnianto Widodo, S.T. mengikuti zoom meeting Webinar Peningkatan Kapasitas Pejabat Perbendaharaan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah. Agenda pada kegiatan ini adalah monev Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay Satu dan  Refreshment Ketentuan Perpajakan bagi Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepada Bidang SKKI Rabindhra Aldy menyampaikan bahwa “Tujuan webinar ini sebagai upaya kapasitas pejabat perbendaharaan dalam satker lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran penting dalam pengelolaan APBN, akuntabilitasnya menunjang satker masing-masing. Pada kesempatan kali ini narasumber akan menyampaikan monev Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay Satu dan kedua Refreshment Ketentuan Perpajakan bagi Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupaya untuk terus melakukan adaptasi dinamika perkembangan teknologi informasi,” kata beliau.

Pemaparan selanjutnya dari Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Taufiq Fathullah mengatakan: “Dalam temuan BPK atas LKPP 2021 terkait pengelolaan kas dan rekening oleh bendahara merupakan temuan berulang pada 3 tahun terakhir. Terkait nilai pembayaran dengan mekanisme UP relatif besar pembayaran melalui mekanisme UP yang menjadi tanggung jawab bendahara nilai SP2D UP/TUP pada 2 tahun terakhir sebesar 92,7 T di 2021 dan 62,8 T di 2022 outstanding UP/TUP rata-rata per bulan 8 – 10 T. pemerintah harus adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi pengembangan platform belanja yang berbasis digital dan multifungsi mendorong belanja pemerintah yang lebih praktis, efektif, dan efisien melalui digital payment,” ujar beliau.