Ketua MA Prof. Sunarto di Munas XXI IKAHI: “Tanggung Jawab Kita Tunggal, Menegakkan Hukum dengan Adil dan Bermartabat”

JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ke-XXI Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada Minggu (14/12/2025).

Dalam sambutannya yang penuh khidmat, Prof. Sunarto menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan visi bagi seluruh hakim di Indonesia, terlepas dari di mana pun mereka ditempatkan. Beliau mengingatkan bahwa profesi hakim adalah pengabdian yang melampaui batas geografis.

Satu Visi dari Sabang sampai Merauke

Di hadapan ratusan delegasi hakim dari seluruh penjuru tanah air, Prof. Sunarto memberikan pesan penguatan mengenai soliditas korps hakim. Beliau menyadari tantangan yang berbeda-beda di tiap wilayah, namun menegaskan bahwa tujuan akhir setiap hakim adalah sama.

“Kita mungkin bertugas di wilayah yang berbeda, dari Sabang hingga Merauke, dari kota besar hingga pulau terpencil, namun tanggung jawab dan cita-cita kita tetap tunggal: menegakkan hukum dengan adil dan bermartabat,” ujar Prof. Sunarto dalam pidatonya.

Menjaga Martabat Peradilan

Lebih lanjut, Ketua MA menyampaikan bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan amanah sebagai pengadil. Lokasi penugasan yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota bukan menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebaliknya, hal tersebut merupakan ujian dedikasi bagi setiap insan hakim.

Munas XXI IKAHI tahun 2025 ini mengusung agenda strategis untuk memperkuat profesionalisme hakim serta membahas berbagai isu kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim di masa depan. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, pengurus pusat IKAHI, serta perwakilan pengurus daerah dari seluruh Indonesia.

Poin utama sambutan tentang Solidaritas Geografis – Hakim tersebar dari perkotaan hingga pelosok terpencil namun tetap satu kesatuan kemudian Misi Tunggal – Fokus utama pada penegakan hukum yang berkeadilan dan Integritas: Menjaga martabat peradilan sebagai pilar utama kepercayaan publik.