ATR/BPN Lakukan Klarifikasi dan Koordinasi Objek Sengketa Eksekusi di PA Palangka Raya

Palangka Raya, 18 Februari 2026 – Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga dan memastikan kejelasan data pertanahan, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kunjungan klarifikasi dan koordinasi terkait objek sengketa eksekusi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pencocokan data dan klarifikasi atas objek tanah yang menjadi bagian dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan memasuki tahap eksekusi. Langkah ini penting guna memastikan kesesuaian antara amar putusan pengadilan dengan data yuridis dan fisik yang tercatat di kantor pertanahan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu terbuka Pengadilan Agama Palangka Raya, kedua pihak membahas sejumlah aspek teknis, mulai dari identitas bidang tanah, status hak, batas-batas objek, hingga kemungkinan adanya perubahan data akibat peralihan atau pemecahan bidang. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menghindari kesalahan administrasi dan potensi sengketa lanjutan saat pelaksanaan eksekusi.

Perwakilan ATR/BPN menyampaikan bahwa klarifikasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agar berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pihak Pengadilan Agama Palangka Raya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan objek pertanahan.

“Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa objek yang akan dieksekusi benar-benar sesuai dengan data resmi yang terdaftar, sehingga pelaksanaan putusan dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” ujar H. Iman Sahlani, S. Ag selaku Panitera PA Palangka Raya yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan klarifikasi dan koordinasi ini, diharapkan proses eksekusi dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi antara ATR/BPN dan Pengadilan Agama Palangka Raya menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menghadirkan kepastian hukum dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.