Prosedur Tingkat Banding Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding : Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam tenggang waktu; Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989); Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947); […]
Prosedur Tingkat Banding Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding : Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam tenggang waktu; Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989); Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947); […]
Sekretaris PTA Kalimantan Tengah Ikuti Diklat Manajemen Peradilan Tingkat Lanjut Palangka Raya | http://www.pta-palangkaraya.go.id Minggu (14 Juli 2019) Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Mukti Ali, S.Ag., M.H. mengikuti Diklat Manajemen Peradlian Tingkat Lanjut di Megamendung, Bogor berdasarkan Surat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Nomor: 346/bld/s/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 hal Pemanggilan Peserta Diklat Manajemen […]
Sekretaris PTA Kalimantan Tengah Ikuti Diklat Manajemen Peradilan Tingkat Lanjut Palangka Raya | http://www.pta-palangkaraya.go.id Minggu (14 Juli 2019) Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Mukti Ali, S.Ag., M.H. mengikuti Diklat Manajemen Peradlian Tingkat Lanjut di Megamendung, Bogor berdasarkan Surat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Nomor: 346/bld/s/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 hal Pemanggilan Peserta Diklat Manajemen […]
Untuk Standarkan Biaya Pembangunan Gedung, PA Pulang Pisau Sambangi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau Sehubungan dengan beroperasionalnya satuan kerja baru Kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau yang hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri dan memerlukan standarisasi harga, maka Pejabat PA Pulang Pisau dalam hal ini Sekretaris Yondri Harta, S.E., Panitera H. Abdussahid, S. Ag. […]
Untuk Standarkan Biaya Pembangunan Gedung, PA Pulang Pisau Sambangi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau Sehubungan dengan beroperasionalnya satuan kerja baru Kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau yang hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri dan memerlukan standarisasi harga, maka Pejabat PA Pulang Pisau dalam hal ini Sekretaris Yondri Harta, S.E., Panitera H. Abdussahid, S. Ag. […]
PA Pulang Pisau Terima 3 Perkara E Court Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id Sebagai Pengadilan Agama baru PA Pulang Pisau tidak ketinggalan ikut berpacu dengan Pengadilan Agama lainnya yang lebih lama dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat termasuk dalam menyukseskan program-program Mahkamah Agung atau Dirjen Badilag. Seperti E Court misalnya, sebagai pengejawantahan Peraturan […]
PA Pulang Pisau Terima 3 Perkara E Court Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id Sebagai Pengadilan Agama baru PA Pulang Pisau tidak ketinggalan ikut berpacu dengan Pengadilan Agama lainnya yang lebih lama dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat termasuk dalam menyukseskan program-program Mahkamah Agung atau Dirjen Badilag. Seperti E Court misalnya, sebagai pengejawantahan Peraturan […]
Melalui Teleconference, KPTA Kalimantan Tengah Sampaikan Ini Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id KPTA Kalimantan Tengah Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. melakukan teleconference dengan 13 Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah pada hari Senin (15/07/2019) pukul 10.30 WIB. PA Pulang Pisau pun ikut berpartisipasi dalam teleconference ini dipimpin oleh KPA Pulang Pisau Sri Roslinda, S. Ag., M.H. dan […]
Melalui Teleconference, KPTA Kalimantan Tengah Sampaikan Ini Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id KPTA Kalimantan Tengah Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. melakukan teleconference dengan 13 Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah pada hari Senin (15/07/2019) pukul 10.30 WIB. PA Pulang Pisau pun ikut berpartisipasi dalam teleconference ini dipimpin oleh KPA Pulang Pisau Sri Roslinda, S. Ag., M.H. dan […]
AGA NANDA EKO PUTRA, S.AP. NIP : 19970412.2023211.0.15 Kelahiran : Muko Muko, 12 April 1997 Pangkat/Gol. Ruang : IX Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama DAFTAR RIWAYAT JABATAN No Nama Jabatan Keterangan Tanggal Mulai 1. Arsiparis Ahli Pertama PTA Palangka Raya 01 Desember 2023 DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN No Tingkatan Nama Lembaga Jurusan Tahun Lulus 1. SD […]
AGA NANDA EKO PUTRA, S.AP. NIP : 19970412.2023211.0.15 Kelahiran : Muko Muko, 12 April 1997 Pangkat/Gol. Ruang : IX Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama DAFTAR RIWAYAT JABATAN No Nama Jabatan Keterangan Tanggal Mulai 1. Arsiparis Ahli Pertama PTA Palangka Raya 01 Desember 2023 DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN No Tingkatan Nama Lembaga Jurusan Tahun Lulus 1. SD […]
LISNAWATIE, S.H. Kelahiran : Pulang Pisau, 10 Mei 1978 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d) Jabatan : Panitera Muda Hukum DAFTAR RIWAYAT JABATAN No Nama Jabatan Keterangan Tanggal Mulai 1. CPNS PTA Palangka Raya 01 Desember 2003 2. PNS PTA Palangka Raya 01 Desember 2004 3. Bendahara Tingkat Banding/Eselon I PTA Palangka Raya 01 […]
LISNAWATIE, S.H. Kelahiran : Pulang Pisau, 10 Mei 1978 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d) Jabatan : Panitera Muda Hukum DAFTAR RIWAYAT JABATAN No Nama Jabatan Keterangan Tanggal Mulai 1. CPNS PTA Palangka Raya 01 Desember 2003 2. PNS PTA Palangka Raya 01 Desember 2004 3. Bendahara Tingkat Banding/Eselon I PTA Palangka Raya 01 […]
Hak Hak Pokok dalam Persidangan HAK HAK POKOK DALAM PERSIDANGAN/ HAK HAK PARA PIHAK 1. Berhak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasihat Hukum; 2. Berhak berperkara di pengadilan dengan biaya perkara ditanggung oleh negara (sepanjang alokasi dana dimaksud di Pengadilan Agama yang bersangkutan masih tersedia); 3. Berhak mengajukan jawaban, replik, duplik, rereplik dan reduplik di muka persidangan; 4. Berhak mendapatkan kesempatan menyelesaikan […]
HAK HAK POKOK DALAM PERSIDANGAN/ HAK HAK PARA PIHAK 1. Berhak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasihat Hukum; 2. Berhak berperkara di pengadilan dengan biaya perkara ditanggung oleh negara (sepanjang alokasi dana dimaksud di Pengadilan Agama yang bersangkutan masih tersedia); 3. Berhak mengajukan jawaban, replik, duplik, rereplik dan reduplik di muka persidangan; 4. Berhak mendapatkan kesempatan menyelesaikan […]
