Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 202121
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 202121
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Kode Etik Kode Etik Nama File File Kode Etik Hakim Lihat Kode Etik Panitera dan Juru Sita Lihat Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lihat
Kode Etik Nama File File Kode Etik Hakim Lihat Kode Etik Panitera dan Juru Sita Lihat Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lihat
Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Link
Peraturan Mahkamah Agung Link
Peraturan Perundang Undangan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan […]
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan […]
Pengawasan Melekat PEDOMAN PENGAWASAN Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN Kategori PERATURAN LAINNYA Lihat BUKU IV PENGAWASAN MELEKAT PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) A. PENGERTIAN Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi […]
PEDOMAN PENGAWASAN Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN Kategori PERATURAN LAINNYA Lihat BUKU IV PENGAWASAN MELEKAT PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) A. PENGERTIAN Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi […]
Peraturan Ekonomi Syariah Peraturan Ekonomi Syariah HIMPUNAN PERATURANPENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana Gugatan Perkara Sederhana Jawaban Terhadap Gugatan Sederhana Penetapan Perkara Dismissal Penetapan Perkara Gugur Putusan Hakim Majelis Hakim Tunggal Memori Keberatan Kontra Memori Keberatan Putusan Hakim Majelis Akta Perdamaian […]
Peraturan Ekonomi Syariah HIMPUNAN PERATURANPENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana Gugatan Perkara Sederhana Jawaban Terhadap Gugatan Sederhana Penetapan Perkara Dismissal Penetapan Perkara Gugur Putusan Hakim Majelis Hakim Tunggal Memori Keberatan Kontra Memori Keberatan Putusan Hakim Majelis Akta Perdamaian […]
Pedoman Organisasi dan Administrasi Pedoman Organisasi dan Administrasi A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran […]
Pedoman Organisasi dan Administrasi A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran […]
Implementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, PA Pulang Pisau Buat Daftar Barang Ruangan Dalam rangka terlaksananya tertib administrasi dan tertib penatausahaan barang milik Negara/daerah sesuai ketentuan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang […]
Implementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, PA Pulang Pisau Buat Daftar Barang Ruangan Dalam rangka terlaksananya tertib administrasi dan tertib penatausahaan barang milik Negara/daerah sesuai ketentuan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang […]
