–

Perdalam Pemahaman Kecerdasan Artifisial, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Ikuti Pemaparan Materi I Pelatihan Artificial Intelligence (AI)

Penyampaian Materi Kecerdasan Artifisial dan Perubahan Lanskap Peradilan

dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan

oleh Ir. Windy Gambetta, M.B.A., Senin 09/11/2026

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi dunia peradilan. Menyikapi perkembangan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau mengikuti kegiatan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 9 November 2026 tersebut diikuti oleh para hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau mengikuti rangkaian kegiatan dari ruang kerjanya sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam menghadapi perkembangan teknologi di bidang hukum dan peradilan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan materi dari pemateri yang tercantum dalam ruang pertemuan daring, yaitu Ir. Windy Gambetta, M.B.A.. Pelatihan mengangkat isu strategis mengenai kejahatan yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial, batas-batas etika penggunaannya, serta peluang pemanfaatannya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan.

Tema tersebut menjadi sangat relevan mengingat pemanfaatan AI semakin berkembang dan berpotensi memengaruhi berbagai aspek pekerjaan di lingkungan peradilan. Di satu sisi, teknologi kecerdasan artifisial dapat menjadi sarana pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Namun, di sisi lain, penggunaannya juga perlu disertai pemahaman terhadap risiko, keamanan informasi, ketepatan hasil, serta tanggung jawab etis penggunanya.

Bagi lingkungan peradilan, pemanfaatan kecerdasan artifisial harus senantiasa ditempatkan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi tidak boleh menggeser prinsip independensi hakim, objektivitas, integritas, dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Setiap proses pemeriksaan, pertimbangan hukum, dan pengambilan keputusan tetap harus berlandaskan hukum serta keyakinan hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Keikutsertaan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam pelatihan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan sumber daya manusia peradilan dalam menghadapi transformasi digital. Pemahaman yang baik mengenai kecerdasan artifisial diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi secara bijaksana, tepat guna, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), WA/Timred”