–

Jaga Independensi dan Integritas Hakim di Era AI, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Ikuti Materi Etika Yudisial dan Pelindungan Data

Penyampaian Materi: Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Pelindungan Data pada Era AI, yang disampaikan dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan

oleh Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi Senin 10/11/2026

Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia hukum dan peradilan tidak hanya menghadirkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait etika, independensi hakim, dan pelindungan data. Menyadari pentingnya hal tersebut, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau kembali mengikuti rangkaian Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI.

Pada hari Selasa, 10 November 2026, pukul 09.00–12.00 WIB, pelatihan menghadirkan materi bertajuk “Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Pelindungan Data pada Era AI” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, dengan Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. sebagai pendamping. Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya.

Materi ini mengangkat persoalan mendasar mengenai bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan artifisial harus disikapi dalam lingkungan peradilan, terutama dalam menjaga nilai-nilai luhur kekuasaan kehakiman. Pemanfaatan teknologi memang dapat memberikan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tugas, tetapi penggunaannya tidak boleh mengurangi independensi, objektivitas, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Etika yudisial menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI. Hakim dituntut untuk tetap menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim, termasuk menjaga sikap profesional, integritas, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan teknologi. Kecanggihan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan proses penalaran hukum dan tanggung jawab pribadi hakim dalam setiap keputusan yang diambil.

Selain itu, aspek independensi hakim menjadi perhatian penting di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi. Penggunaan AI harus tetap berada dalam batas sebagai sarana pendukung, bukan sebagai pihak yang menentukan arah pertimbangan maupun putusan. Hakim tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk menilai fakta, memeriksa alat bukti, menerapkan hukum, dan menyusun pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan.

Materi mengenai pelindungan data pada era AI juga memiliki arti penting bagi lembaga peradilan. Pengadilan mengelola berbagai informasi dan dokumen yang tidak seluruhnya dapat diakses atau disebarluaskan kepada publik. Oleh karena itu, penggunaan teknologi kecerdasan artifisial harus memperhatikan kerahasiaan informasi, keamanan data, serta perlindungan terhadap identitas dan kepentingan para pihak yang berperkara.

“C.A.T. (Cepat, Aktual, dan Terpercaya), WA/Timred”