Harap Tunggu...

» Sukamara » Hakim PA Sukamara Ikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial, Kejahatan, Batas Etika, dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3
Hakim PA Sukamara Ikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial, Kejahatan, Batas Etika, dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3
  

Hakim PA Sukamara Ikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial, Kejahatan, Batas Etika, dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3

 

 

Sukamara, 9 November 2026 – Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Venynda Kumalasari, S.H., mengikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial, Kejahatan, Batas Etika, dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3 pada Senin 9 NOvember 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dilaksanakan secara daring dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi hakim dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan artifisial ( Artificial Intelligence /AI) di lingkungan peradilan.

Pelatihan hari pertama menghadirkan sejumlah materi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi AI, potensi risiko penggunaannya dalam sistem peradilan, serta penerapan teknologi dalam praktik penegakan hukum dan pembuktian perkara digital. Materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai dinamika pemanfaatan teknologi AI dalam proses peradilan yang semakin berkembang.

Pada sesi pertama, peserta mempelajari materi “Kecerdasan Artifisial dan Perubahan Lanskap Peradilan”. Materi ini membahas perkembangan kecerdasan artifisial serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek penyelenggaraan peradilan. Perkembangan teknologi tersebut menjadi perhatian penting bagi aparatur peradilan, khususnya hakim, dalam memahami perubahan pola kerja dan tantangan yang muncul seiring dengan pemanfaatan teknologi digital.

Materi berikutnya adalah “Risiko AI dalam Sistem Peradilan”. Dalam sesi ini, peserta memperoleh pembahasan mengenai berbagai risiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kecerdasan artifisial di lingkungan peradilan. Pemahaman terhadap risiko tersebut menjadi penting agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara cermat, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, etika, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yudisial.

Selanjutnya, peserta mengikuti materi “Praktik Penegakan Hukum dan Pembuktian Perkara Digital”. Materi ini memberikan wawasan mengenai perkembangan praktik penegakan hukum dalam konteks digital, termasuk aspek pembuktian perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pemahaman terhadap perkara digital menjadi salah satu kompetensi yang relevan bagi hakim dalam menghadapi perkembangan bentuk dan karakteristik alat bukti di era teknologi.

Keikutsertaan Venynda Kumalasari, S.H., dalam pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim secara berkelanjutan. Penguasaan pengetahuan mengenai kecerdasan artifisial, risiko penggunaannya, serta praktik pembuktian digital diharapkan dapat mendukung kesiapan hakim dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi di dunia peradilan.

Pelatihan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi para peserta untuk memahami batas-batas etis dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Hal tersebut penting mengingat penggunaan teknologi dalam proses peradilan harus tetap memperhatikan independensi hakim, integritas, objektivitas, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI ini, diharapkan para hakim dapat terus meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam menghadapi transformasi digital di lingkungan peradilan. Keikutsertaan Hakim PA Sukamara dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan yang adaptif, profesional, dan berintegritas.(vk/redpaskr)