SEKRETARIS PA KUALA PEMBUANG IKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN SERUYAN KE-2 DENGAN AGENDA LAPORAN HASIL RESES
Foto: Sekretaris PA Kuala Pembuang saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kab. Seruyan
Ke-2 Tahun Sidang 2020/2021 secara daring (15/02/2021)
Kuala Pembuang│pa-kualapembuang.go.id
KUALA PEMBUANG – Senin, 15 Februari 2021. Mewakili Ketua, Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Pembuang menghadiri Undangan Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Seruyan Tahun Sidang 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui video conference menggunakan aplikasi zoom cloud meetings. Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, dari Gedung DPRD Kabupaten Seruyan. Rapat juga diikuti oleh sejumlah anggota DPRD, Wakil Bupati, FKPD, dan SKPD Kabupaten Seruyan.
Laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Seruya merupakan agenda tunggal dalam rapat paripurna ke-2 ini. Dalam melaksanakan reses, dibentuk tim sesuai dengan jumlah daerah pemilihan (DAPIL). Karena di Kabupaten Seruyan terdiri dari 3 (tiga) daerah Pemilihan (DAPIL) maka DPRD Kabupaten Seruyan juga membentuk 3 (tiga) Tim. Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Daerah Pemilihan II meliputi Kecamatan Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Seluluk dan Hanau. Sedangkan Daerah Pemilihan III adalah Kecamatan Batu Ampar, Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.
Dari hasil reses tersebut dapat dilihat kondisi daerah yang sebenarnya. Mulai dari layanan publik oleh pemerintah, sarana dan prasaran, sumber daya manusia dan manfaat adanya perusahaan untuk masyarakat sekitar. Untuk layanan publik masih ada masyarakat desa yang kesulitan mengurus kartu sehat atau kartu BPJS, belum ada tenaga kesehatan atau Puskesmas. Sarana dan prasarana, di daerah-daerah banyak jalan-jalan, jembatan, irigasi, Kantor Desa dan Balai Pertemuan yang rusak atau belum ada. Sedangkan dibidang sumber daya manusia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sehingga mampu bersaing dengan pekerja dari luar daerah.
Adanya perusahaan yang didirikan di daerah, terutama perusahaan besar sawit, harus dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitarnya, baik dari tersedianya lapangan kerja, dana sosial utuk masyarakat atau CSR dan manfaat ekonomi lainnya. (Redaksi/SWD)
