SEPENGGAL CERITA JURUSITA PENGGANTI PA KUALA PEMBUANG
DALAM MENUNAIKAN TUGAS
Foto: Romdlo Fauzi, A.Md. Jurusita Pengganti PA Kuala Pembuang
Kuala Pembuang | pa-kualapembuang.go.id
KUALA PEMBUANG – Rabu, 30 Desember 2020. Ujung tombak pelayanan pengadilan adalah JSP. Dulu saya meragukan kata-kata itu. Setelah mengetahui dan merasakannya secara langsung, sekarang saya percaya. Pengadilan adalah tempat mengadili manusia, bukan mengadili benda-benda. Jika benda-benda dapat digerakkan dengan aneka peralatan atau cukup dengan remote control, tidak demikian halnya dengan manusia. Agar hadir di persidangan, manusia harus dipanggil secara baik-baik dan benar-benar atau bahasa teknisnya: sah dan patut. Itu berarti panggilan sidang harus dilakukan oleh orang yang berwenang (legitimated) kepada orang yang tepat (right person), di tempat yang tepat (right placed) dan di waktu yang tepat (right time).
Romdlo Fauzi, A.Md. Jurusita Pengganti PA Kuala Pembuang menceritakan bahwa JSP adalah profesi, bukan sekadar pekerjaan. Sesuatu disebut profesi jika untuk menjalankannya harus ada kualifikasi pendidikan tertentu, ada keahlian tertentu, terikat aturan dan kode etik, serta ada organisasi profesi yang menaunginya. Sebagai profesi (yang konon akan dibikin jadi jabatan fungsional murni), setiap JSP pasti punya cerita manis dan sekaligus cerita pahit. Ya, cerita manisnya ini: Ketika yang lain gajian bulanan, JSP bisa gajian harian.
Adapun cerita pahitnya beraneka. Ada yang menyapa assalamu’alaikum tapi dijawab dengan ungkapan tidak menyenangkan. Ada menerima kemarahan pihak Tergugat. Ada yang sepeda motornya terjungkal ke got. JSP, PP dan hakim adalah tiga serangkai yang punya hubungan saling mempengaruhi (reciprocal connection). Jika yang satu keseleo, yang lain akan pincang. Jika yang satu bersin, yang lain akan pilek dan batuk-batuk. Hubungan antara tiga serangkai itu kini harus kian erat dan intim. Sebab, saat ini administrasi dan pelayanan peradilan harus dilakukan secepat mungkin. Ibaratnya, tak peduli kita pakai Avanza, pokoknya harus bisa ngebut 300 Km/jam.
Jarak antara PMH dan pendaftaran perkara dulu 7 hari. Kini harus pada hari yang sama. Demikian juga Penunjukan PP dan JSP serta PHS sebisa mungkin dibikin pada hari yang sama dengan PMH. Jarak antara sidang pertama dan pendaftaran perkara dulu tak tentu. Kini sebisa mungkin hanya satu pekan (untuk dalam kota). Limit waktu tundaan sidang juga hanya satu pekan. Minutasi yang normalnya 14 hari harus beres 1 hari. Bahkan sudah banyak yang memberikan salinan putusan ke para pihak pada hari yang sama dengan pembacaan putusan. Juga banyak pengadilan yang memberikan akta cerai pada hari yang sama dengan ikrar talak pada perkara Cerai Talak. Tuntutan akselerasi di segala aspek administrasi dan pelayanan peradilan itu tentu meniscayakan peningkatan speeed (kecepatan) dan endurence (ketahanan) dari tiga serangkai tadi: hakim, PP dan JSP.
Sayangnya, prasyarat untuk itu belum terpenuhi seutuhnya, khususnya dari segi SDM dan infrastruktur. Di PA Kuala Pembuang, JSP hanya saya sendiri, selama melakoni peran sebagai JSP, saya pun punya cerita manis dan cerita pahit. Saya tak ingin mendikotomikannya. Saya lebih suka menggado-gadokannya. Sebagai JSP pemula yang sangat menggantungkan diri pada gadget, saya beberapa kali disesatkan google map. Beberapa hari lalu, sepeda motor saya nyaris tak berbentuk. Gara-gara keseringan kuajak lari mengitari Kecamatan Seruyan Hilir sampai Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan yang jaraknya sekitar 300 km. Pernah pula dua kali saya ‘disogok’ ibu-ibu. Yang satu 20 ribu dan satunya 25 ribu. Ya Allah, pikirku. Bukan karena receh lalu kutolak, tapi bukankan dunia ini sudah terbalik kalau saya terima: Mereka sedang sengsara jiwa-raga, kok tega-teganya saya menari-nari di atas kepedihan hatinya.
Dan masih banyak lagi cerita lucu dan haru lainnya. Yang jelas, sampai detik ini, saya belum pernah mendapat suguhan susu kental manis dari mereka yang geulis-geulis lalu diuber mantan suaminya pakai linggis. (Redaksi/QMR)
