Kasubbag Umum dan Keuangan PA Sukamara Sampaikan Laporan Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor TA 2025 di Hadapan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI

Sukamara, 22 Desember 2025 – Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sukamara, Meilita, S.Kom., menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sarana lingkungan gedung kantor Tahun Anggaran 2025 di hadapan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek sarana dan prasarana di lingkungan peradilan agama.

Dalam penyampaian laporan tersebut, Meilita, S.Kom. memaparkan secara rinci progres pembangunan sarana lingkungan gedung kantor Pengadilan Agama Sukamara, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga capaian fisik dan administrasi yang telah direalisasikan. Laporan disampaikan secara sistematis dan akuntabel sebagai bentuk komitmen satuan kerja dalam mendukung transparansi serta tertib administrasi pengelolaan anggaran negara.

Kegiatan ini turut didampingi oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangkaraya, sebagai bentuk pendampingan dan koordinasi antara satuan kerja tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding. Kehadiran Sekretaris PTA Palangkaraya diharapkan dapat memperkuat sinergi, pengawasan, serta keselarasan pelaksanaan pembangunan sarana lingkungan di wilayah hukum PTA Palangkaraya.

Selain Pengadilan Agama Sukamara, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh satuan kerja lain di lingkungan PTA Palangkaraya yang pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan proyek pekerjaan sarana lingkungan. Masing-masing satuan kerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan, sekaligus menerima arahan dan evaluasi dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.

Melalui kegiatan ini, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan sarana lingkungan yang sesuai dengan spesifikasi teknis, tepat waktu, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, satuan kerja juga diharapkan senantiasa menjaga kualitas pekerjaan agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan peradilan. (zba/vk/redpaskr)