Panitera PA Palangka Raya: Di Balik Panggilan Sidang yang Sah, Ada Proses Belajar Bersama
Palangka Raya, 17 Desember 2025 — Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, H. Iman Sahlani, S.Ag., menegaskan bahwa pelaksanaan panggilan sidang melalui surat tercatat bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.
Menurutnya, sinergi antara Pengadilan Agama Palangka Raya dan Kantor Pos Palangka Raya menjadi kunci utama agar setiap panggilan dapat dilaksanakan secara sah dan patut. “Kami menyadari bahwa di balik satu surat panggilan, ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Karena itu, kami memilih untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memperbaiki,” ungkap Panitera PA Palangka Raya.
Panitera menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan menjadi ruang terbuka untuk berbagi pengalaman dan kendala yang selama ini terjadi di lapangan. Baik dari sisi pengadilan maupun pihak pos, masing-masing menyampaikan perspektifnya secara objektif, sehingga solusi yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan kolaboratif.
Lebih lanjut, Panitera PA Palangka Raya menyampaikan bahwa ke depan diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerja sama tersebut. Di antaranya adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, pembaruan template surat panggilan, serta peningkatan komunikasi yang berkelanjutan agar setiap proses dapat berjalan lebih tertib dan terukur.
“Tujuan kami sederhana, tetapi sangat mendasar, yakni memastikan para pihak dipanggil secara benar, jelas, dan tepat waktu. Jika panggilan terlaksana dengan baik, maka proses persidangan pun dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Melalui pendekatan yang humanis dan berbasis perbaikan berkelanjutan, Panitera PA Palangka Raya berharap sinergi dengan Kantor Pos Palangka Raya dapat terus terjaga dan berkembang. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memberikan layanan peradilan yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepastian hukum bagi masyarakat.
