Ketua MA Tekankan Implementasi Zona Integritas, Sekretaris Pengadilan Jadi Motor Penggerak Utama

Jakarta, 12 Desember 2025 – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., memberikan kegiatan Pembinaan Administrasi Kesekretariatan kepada seluruh Sekretaris Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025, bertempat di Balairung Gedung Tower Mahkamah Agung RI.

Dalam amanatnya, Prof. Sunarto memberikan penekanan yang kuat dan jelas mengenai pentingnya implementasi Zona Integritas (ZI) di setiap satuan kerja pengadilan. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan MA dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani sangat bergantung pada peran strategis para Sekretaris Pengadilan.

“Sekretaris Pengadilan adalah motor penggerak yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh tatalaksana organisasi berjalan sesuai standar baku, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan secara akuntabel, dan layanan publik diberikan secara cepat dan responsif,” ujar Prof. Sunarto.

Pencegahan Pelanggaran dan Kepercayaan Publik

Ketua MA mengingatkan bahwa implementasi ZI bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah krusial untuk menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penyelenggaraan administrasi pengadilan yang profesional dan berintegritas dinilai sebagai benteng utama untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran integritas.

Dengan memastikan pengelolaan administrasi dan SDM berjalan secara transparan dan akuntabel, para Sekretaris Pengadilan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan.

Harapan untuk Perubahan Nyata

Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan MA RI untuk memperkuat integritas aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Prof. Sunarto berharap agar penekanan ini dapat segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, memastikan bahwa setiap Pengadilan menjadi institusi yang benar-benar bersih, kredibel, dan dapat dipercaya oleh publik.