Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan PA Sampit Kelas IB Ikuti Pendampingan Pengajuan Transport Hakim dan Susulan Tukin Bulan November 2025

Sampit│pa-sampit.go.id

Selasa (04/11/2025) Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sampit Dwira Kurnianto Widodo, S.T. mengikuti Zoom Pendampingan Pengajuan Transport Hakim dan Susulan Tukin Bulan November 2025 yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis sekaligus menyelesaikan kendala yang sering dihadapi satuan kerja dalam proses pengajuan transport Hakim dan tukin susulan. Tim dari Biro Keuangan salah satunya Juwan Jusliawan Al-Fauz, S.E. selaku Kasubbag Pembayaran Gaji Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menjelaskan secara rinci mengenai prosedur pengajuan melalui sistem aplikasi keuangan, mulai dari mekanisme input data, kelengkapan dokumen, hingga tahapan verifikasi dan validasi. Selain itu, Biro Keuangan juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian berkas agar hak-hak pegawai dapat tersalurkan tanpa hambatan menjelang penutupan tahun anggaran.

Pada pendampingan ini berlangsung secara interaktif melalui forum tanya jawab langsung dan diskusi dengan perwakilan satker dari seluruh Indonesia. Berbagai permasalahan teknis yang muncul di lapangan, seperti kesalahan format dokumen atau kendala sinkronisasi sistem, dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh narasumber dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Diskusi ini memberikan solusi konkret bagi satker untuk memastikan pengajuan transport dan tukin susulan dapat diproses secara cepat, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, satuan kerja di bawah Mahkamah Agung diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan lebih efektif dan tertib administrasi. Sinergi antara Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan satuan kerja menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.